Cegah Kerusakan Lingkungan, Pelajar di Ambon Dapat Pelatihan Soal Perubahan Iklim dan Pelestarian Laut

JawaPos.com - Krisis iklim dan pencemaran laut menjadi salah satu masalah yang harus ditanggulangi, terutama yang terjadi di daerah-daerah. Sebanyak 64 pelajar sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), serta mahasiswa mengikuti program pelatihan terkait hal itu.

Acara diselenggarakan Yayasan Partisipasi Muda (YPM) yakni Academia Politica. Program kali ini mengangkat tema “Dampak Perubahan Iklim Ambon: Nelayan Sulit Dapat Ikan, Kita Sulit Dapat Makan”.

Co-Founder dan Executive Director YPM, Neildeva Despendya Putri menyampaikan, pihaknya adalah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan anak muda untuk menjadi agen perubahan, khususnya dalam isu perubahan iklim.

"Harapannya agar para partisipan yang hadir dapat tumbuh menjadi pemimpin di Ambon bahkan di tingkat Maluku dalam menghadapi tantangan krisis iklim," kata Neildeva dalam keterangan tertulis, Minggu (6/7).

Menurut dia, isu lingkungan penting dipahami oleh berbagai pihak. Tanpa pemahaman yang kuat, upaya menjaga Ambon dan Maluku dari kerusakan lingkungan akan sulit terwujud.

"Keterkaitan antara perubahan iklim dan politik membuka dengan pertanyaan reflektif: “Kenapa anak muda harus melek politik?” Jawabannya karena setiap keputusan politik berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari," imbuhnya.

Neildeva mencontohkan, kualitas udara buruk dan penggunaan energi kotor seperti PLTU batubara membuat masyarakat kesulitan bernapas. Di sisi lain, proyek tambang yang didorong pemerintah menyebabkan laut tercemar, sehingga nelayan kesulitan mencari ikan.

“Selama uang masih jadi tujuan utama, keputusan-keputusan soal lingkungan akan terus menyakiti bumi," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pattimura, Mike J. Rolobessy mengatakan, dampak paling nyata dari perubahan iklim di Maluku terlihat pada kerusakan terumbu karang. Penyebabnya pun banyak hal.

"Ativitas manusia seperti pengeboman ikan, pembuangan limbah, penggunaan jangkar kapal secara sembarangan, serta bameti (pengambilan biota laut saat air surut) turut memperparah kerusakan tersebut," kata Mike.

"Akibatnya habitat ikan rusak, alga dan tumbuhan laut terganggu, dan ekosistem laut menjadi tidak stabil. Jika kerusakan ini terus berlanjut, banyak spesies laut akan terancam punah. Selain itu, pola migrasi ikan bisa berubah, sehingga nelayan pun kesulitan mencari ikan karena habitat alami ikan menghilang," lanjutnya.

Selfrida M. Horhoruw selaku perwakilan Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Dinas Kehutanan dan Perikanan Provinsi Maluku menjelaskan, kondisi eksisting wilayah wilayahnya, khususnya terkait posisi strategis Maluku dalam ekosistem laut global.

"Provinsi Maluku terletak di kawasan Coral Triangle atau Segitiga Terumbu Karang—wilayah ekosistem laut yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Coral Triangle mencakup area seluas 6 juta km² yang membentang di enam negara: Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Sebanyak 76 persen jenis terumbu karang dunia—yaitu 605 dari 798 spesies—ditemukan di kawasan ini," tandasnya.

Namun Selfrida mewanti, ekosistem ini terancam oleh berbagai aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebihan (overfishing), pengeboman ikan, penggunaan energi kotor seperti PLTU batubara dan esploitasi dan pengambilan terumbu karang.