Kasus HIV/AIDS di Majalengka Tembus 2 Ribu Orang Mayoritas Remaja, Puan Minta Pemerintah Ambil Langkah Nyata

Ilustrasi HIV/AIDS. (Riana Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com–Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Majalengka, menjadi sorotan nasional setelah dilaporkan mencapai lebih dari 2.000 penderita. Yang memprihatinkan, sebanyak 822 di antaranya adalah pelajar dan mahasiswa. 

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut tren peningkatan ini sebagai peringatan serius bagi semua pihak, terutama pemerintah. Fenomena peningkatan kasus HIV/AIDS di kalangan remaja dan anak muda menjadi keprihatinan bersama.

"Ini harus jadi warning bagi pemangku kebijakan untuk memperbaiki program-program edukasi reproduksi, khususnya untuk melindungi generasi muda kita,” kata Puan kepada wartawan.

Menurut Puan, angka yang menunjukkan lebih dari 800 anak muda terjangkit HIV/AIDS di Majalengka menandakan kondisi darurat. Masa depan bangsa dapat terancam jika permasalahan ini tidak segera ditangani secara serius dan menyeluruh.

“Ini soal masa depan bangsa yang pelan-pelan terkikis karena kurangnya perlindungan bagi mereka. Anak-anak ini mestinya sedang belajar, bermimpi, tumbuh kuat. Tapi hari ini mereka sedang berjuang bertahan hidup,” ucap Puan.

Puan menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan ruang aman bagi remaja untuk mengakses informasi seputar kesehatan reproduksi. Dia menilai edukasi seksual yang terbuka justru bisa menjadi kunci penyelamatan bagi generasi muda dari berbagai risiko, termasuk HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba.

“Edukasi seksual masih dianggap tabu, padahal keterbukaan justru bisa menyelamatkan nyawa. Belum lagi masalah penyalahgunaan narkoba yang juga masih menjadi pekerjaan rumah (PR) di Indonesia,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Dia menilai, pendekatan moral semata tidak lagi cukup dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS. Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah lebih berani dan humanis agar stigma terhadap pengidap HIV/AIDS bisa dihapuskan, serta mendorong keterbukaan di kalangan remaja.

“Anak-anak jadi takut bicara, malu berobat, atau enggan memeriksakan diri. Pemerintah harus berani memutus rantai stigma dan mulai bicara soal pencegahan, bukan hanya larangan. Harus ada pendekatan humanis yang dapat membangun kepercayaan mereka,” tegas Puan.

Puan menambahkan, penanganan HIV/AIDS membutuhkan intervensi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial. Dukungan pemerintah pusat penting karena permasalahan ini tidak bisa hanya ditangani oleh daerah.

“Dibutuhkan komitmen bersama untuk memastikan anak-anak kita bertumbuh dalam lingkungan yang baik. Ini menjadi tanggung jawab bagi Pemerintah, dunia pendidikan, dan komunitas sosial budaya. Tentunya juga dari lingkungan terdekat mereka, yaitu keluarga,” tandas Puan.