Klarifikasi Pemotongan Uang Kompensasi Sopir Angkot Tak Kunjung Tuntas, Dedi Mulyadi Kini Kantongi Nama Otak Pelaku Baru

JawaPos.com – Dugaan pemotongan dana kompensasi untuk sopir angkot jalur Puncak Bogor terus disorot Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Meski telah memanggil berbagai pihak terkait, masalah ini belum juga tuntas.

Kini, Dedi mendapatkan informasi baru terkait sosok yang diduga menjadi otak di balik pemotongan dana tersebut.

Dalam pertemuan terbaru, Dedi berdialog langsung dengan Nandar, pria yang sebelumnya sering disebut oleh sopir angkot Emen saat ditanya soal aliran dana kompensasi yang dipotong.

Kepada Dedi, Nandar mengaku sebagai Ketua KKSU (Kelompok Kerja Supir Usaha) Jalur Cisarua 02A yang membawahi sekitar 480 unit angkot dan dibantu lima orang dalam timnya.

Dedi menggali lebih dalam soal asal perintah yang diterima Nandar. Ternyata, perintah untuk mengoordinasikan para sopir datang dari Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Hariadi.

Nandar mengaku bekerja sepanjang malam untuk mendata 270 angkot yang layak menerima dana insentif dari Baznas dan Bank Jabar Peduli—yang merupakan bagian dari kebijakan Pemprov Jabar agar sopir tidak beroperasi selama libur lebaran demi mengurangi kemacetan di kawasan Puncak.

Namun, Nandar mengungkapkan bahwa ia dan timnya bekerja tanpa dana operasional sepeser pun. Sehingga, ia diminta mengumpulkan dana "koordinasi" hingga Rp 200 ribu per sopir atas instruksi Hariadi.

Padahal, uang kompensasi yang diberikan Pemprov Jabar sebesar Rp 1 juta per sopir seharusnya diterima utuh.

“Yang kerja bapak, yang minta uang Pak Hariadi. Yang capek bapak, tapi yang menikmati hasil orang lain,” ujar Dedi dalam pertemuan tersebut, Kamis (10/4).

Untuk diketahui, kisruh ini muncul dari kebijakan Pemprov Jabar yang memberikan kompensasi agar sopir angkot Puncak tak beroperasi selama momen padat Idulfitri, demi menekan kemacetan parah yang biasa terjadi.

Sayangnya, kebijakan baik ini dinodai ulah oknum yang memanfaatkan kesempatan.

Dedi menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas, demi keadilan bagi para sopir yang telah patuh pada kebijakan dan bekerja keras.