Tambang Ilegal di Solok Longsor, 12 Meninggal Dunia, Evakuasi Korban Terkendala Akses

JawaPos.com - Proses evakuasi korban tambang longsor di Solok, Sumatera Barat, pada Kamis (26/9) terus berlangsung. Berdasar data terbaru, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 12 orang. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan jumlah korban meninggal dunia mencapai 15 orang. Namun, setelah diverifikasi ulang, jumlah korban hanya 12 orang.

"Kesalahan komunikasi terjadi akibat sulitnya jaringan di lokasi kejadian yang merupakan area blank spot, sehingga informasi awal yang diterima tidak sepenuhnya akurat," terang Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Dia menuturkan, hingga Sabtu (28/9) pukul 12.00 WIB, tercatat total 12 orang meninggal dunia, 2 orang dalam pencarian, dan 11 orang selamat.

Hingga kemarin, BNPB masih mengerahkan 100 personel gabungan untuk proses evakuasi. Namun, lokasi tambang ilegal yang berada di tengah hutan menyulitkan proses evakuasi. Apalagi, akses menuju lokasi kejadian hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama enam jam. ’’Kendala utama yang dihadapi adalah medan yang sulit diakses, berada di hutan, dan membutuhkan waktu tempuh sekitar 4–6 jam dengan berjalan kaki,’’ ujarnya.

Koordinasi intensif terus dilakukan BPBD Kabupaten Solok dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan proses pencarian dan evakuasi berjalan lancar. BPBD dan relawan juga telah bergerak untuk memberikan dukungan logistik bagi tim SAR di lapangan.

Lokasi kejadian berada di Kecamatan Hiliran Gumanti, tepatnya di Nagari Sungai Abu. Kawasan ini dikenal sebagai area tambang ilegal. ’’Diperkirakan ada 25 orang yang terdampak longsor. Mereka sedang bekerja ketika longsor terjadi,’’ ujarnya.

Hasil identifikasi sementara, nama-nama korban yang meninggal adalah Safrul Jamil, Dasriwandi, Doris Purba Ananda, Yedrimen, Yusrizal, Ilham, Zil, Indra, Gusri Ramadansyah, Ambra, Zakir, dan Herma Doni. ’’Proses identifikasi korban dilakukan oleh tim gabungan yang bekerja sama dengan BPBD, Basarnas, dan pihak terkait lainnya,’’ paparnya.

Dia menegaskan, penambangan ilegal harus dihentikan. Sebab, aktivitas di lokasi yang tidak terdaftar itu sangat berisiko. "Peristiwa longsor tambang ilegal tidak hanya terjadi kali ini dan di tempat ini saja. Penegakan hukum harus dipertegas agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masa depan," jelasnya. (idr/c17/oni)