Support Pembentukan ULD PB, Perwakilan Disabilitas Jatim Temui Kalaksa BPBD Jatim

JawaPos.com–Rintisan pembentukan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) di Jatim menjadi fokus perhatian dan harapan para penyandang disabilitas. Hal itu terungkap dari dukungan dan harapan yang disampaikan sejumlah perwakilan organisasi penyandang disabilitas saat audiensi dengan Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto di Kantor BPBD Jatim.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jatim Soelistiyowati, Wakil Ketua HWDI Kota Malang Siska Budianti, Ketua Forum Organisasi Penyandang Disabilitas (Opdis) Jatim Joko Widodo, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Jatim Syaiful Anam, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Jatim Danny Heru, Pengurus Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Jatim Sapto Pramono Wardoyo, dan Komunitas Arek Tuli (Kartu) Surabaya Bunga Islami.

Dalam audiensi yang digelar usai kegiatan Pra Lokakarya Rintisan ULD PB di kantor BPBD Jatim, turut hadir dan mendampingi, sejumlah perwakilan Siap Siaga Jatim dan Analis Kebencanaan Bidang Pencegahan Dadang Iqwandy.

Kepada Kalaksa BPBD Jatim, perwakilan dari sejumlah organisasi disabilitas menyampaikan support dan dukungan kepada BPBD Jatim untuk segera membentuk ULD PB. Sebab, unit kerja itu dipandang penting untuk mewadahi aspirasi para penyandang disabilitas, khususnya dalam penanggulangan bencana.

Ketua Forum Opdis Jatim Joko Widodo berharap, ULD PB itu nanti bisa menjadi wadah yang bergerak cepat memfasilitasi aspirasi kaum disabilitas untuk bisa tangguh menghadapi bencana. Dia mengisahkan, dirinya dan keluarganya tidak bisa berbuat apa-apa saat terdampak banjir beberapa waktu lalu, kecuali hanya memadamkan listrik untuk menghindari sengatan listrik.

”Jadi, kami harus tanpa listrik seharian lebih. Sebab khawatir korsleting dan sengatan listrik. Tetangga juga tidak ada yang respons. Baru besoknya Ketua RT yang datang ke rumah,” kisah Joko.

Kalaksa Gatot Soebroto berharap, pembentukan ULD PB tidak hanya sekadar formalitas untuk memenuhi kebutuhan regulasi. Tapi benar-benar bisa menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antar penyandang disabilitas di Jatim, khususnya dalam membangun kemandirian dan ketangguhan mereka dalam penanggulangan bencana.

Dia mencontohkan dengan rambu-rambu kebencanaan yang selama ini hanya bisa diakses masyarakat umum. ”Dengan adanya unit itu nanti, yang seperti ini harus jadi perhatian, termasuk saat pelatihan-pelatihan kebencanaan,” ucap Gatot.

Sebelumnya, BPBD Jatim telah menyosialisasikan rintisan ULD PB kepada BPBD kabupaten/kota se-Jatim saat Rakor Bidang PK di Hotel Harris Kota Malang. Selain di level provinsi, harapannya, ULD PB juga dibentuk di tingkat kabupaten/kota.