Pembangunan JLS Blitar-Malang Baru 30 Persen, Ternyata Ini Alasannya

JawaPos.com - Meski proses pembangunan telah berjalan selama kurang lebih 22 tahun, namun nyatanya JLS Blitar-Malang baru terealisasi 30 persen saja. Pembangunan yang sudah terealisasi itu yakni di Trase Malang – Bululawang, Trase Tambakrejo – Serang, dan proses pengerjaan sepanjang 3,95 KM di Trase Jolosutro – Malang. Sedangkan untuk Trase 2, 3, dan 5, masih dalam rencana tender tahun 2023.

Dilansir dari Blitar Kawentar (Jawa Pos Group) Kabid Praswil dan Ekonomi Bappeda Pemkab Blitar, Moh Yusril Khoiri mengatakan bahwa rencananya target rampung tahun 2024. "Targetnya tahun 2024 mendatang susah selesai semua,” papar dia.

Tersendatnya pembangunan Jalur Lintas Selatan ini terjadi akibat adanya sejumlah kendala yang dihadapi Pemkab Blitar sebagai pihak yang berkewajiban membebaskan lahan warga. Yusril menambahkan, tahun 2003-2006, dana APBD Kabupaten Blitar sekitar Rp 4,3 miliar telah dikeluarkan agar status tanah warga yang dilewati pembangunan JLS clear and clean.

Karena sebagian besar lahan milik Perhutani. Sementara hanya di wilayah Tambakrejo dan Wates saja yang melewati tanah milik warga.

Masalah muncul ketika ada review Detail Engineering Design (DED) dan pendanaan yang bersumber dari loan atau pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB) dan Asia Development Bank (ADB).

Karena pihak bank mensyaratkan ketentuan beberapa hal diantaranya terkait mitigasi bencana, AMDAL, gender dan keselamatan. Dari review DED itu, akhirnya ada pergeseran Trase Sumbersih-Serang sampai batas Kabupaten Malang.

Ini berkaitan dengan mitigasi bencana dan perhitungan keekonomian. Tahun 2019 Trase itu harus digeser beberapa meter. “Padahal lahan warga sudah kami bebaskan. Bagaimana nasib lahan yang sudah bebas itu, kami tanyakan sampai pusat tapi belum ada solusi komplit sampai sekarang,” ungkapnya.

Usulan anggaran sebesar Rp310 miliar untuk pembangunan JLS di Kabupaten Blitar sampai tahun 2023. Dengan adanya review DED, otomatis ada perubahan anggaran pembangunan yang dibutuhkan.

“Kendala kami di Pemkab adalah ketidakpastian Trase, ketidakpastian DED. Karena ini menyangkut pembebasan lahan warga Ketika kami menanyakan Balai Jalan Jatim Bali jawabannya mereka hanya pelaksana.

"Pelaksana di kementerian pusat. Dari kementerian pun kami belum mendapat jawaban," pungkasnya.

Yusri menambahkan, tahun 2023 Pemkab Blitar menganggarkan dana APBD sebesar Rp 6,3 miliar untuk pembebasan lahan kurang dari 5 hektar di wilayah Wates. Karena pengadaan lahan diatas 5 hektar harus seizin Gubernur Jatim.