5 Kabupaten di Jatim Jadi Pilot Project Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

JawaPos.com–Sebanyak lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur menjadi pilot project atau percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kelima kabupaten tersebut yakni Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan.

Pemilihan lima kabupaten tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama gubernur dan bupati/wali kota dari 7 provinsi yang menjadi percontohan atau pilot project program itu secara virtual.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir secara virtual bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim serta kepala bappeda dari lima kabupaten di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (28/9).

Kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan PBB, yaitu kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan yakni memiliki pengeluaran per kapita per hari di bawah US $ 1,9 PPP (purchasing power parity). PPP ini dihitung Bank Dunia dengan membandingkan harga komoditas antarnegara.

Program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem itu merupakan program dari pemerintah pusat. Pada tahap I 2021, ada 7 provinsi yang ditunjuk menjadi pilot project yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Dari 7 provinsi tersebut masing-masing ditunjuk 5 kabupaten/kota sebagai lokus percontohan, sehingga total ada 35 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang menjadi pilot project. Selanjutnya, dari tiap kabupaten tersebut akan dipilih kembali 5 kecamatan dan dari tiap kecamatan akan dipilih 5 desa. Untuk selanjutnya, pada tahap kedua program itu akan dilakukan di 25 kabupaten/kota.

Wakil Presiden Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan upaya pemerintah untuk mencapai target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir 2024. Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen itu sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau suistanable development goals (SDG’s) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada 2030.

”Bapak Presiden menugaskan kita untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir 2024. Oleh karena itu penanganan kemiskinan ekstrem ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikannya,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kemiskinan ekstrem Jatim pada 2021 mencapai angka 4,4 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 1.746.990 jiwa. Jumlah itu 38,20 persen dari jumlah penduduk miskin Jatim.

Menurut Khofifah, angka persentase kemiskinan pedesaan Jatim turun 0,11 poin persen. Jumlah penduduk miskin pedesaan Jatim turun sebesar 33.330 jiwa. Sedangkan persentase kemiskinan perkotaan Jatim naik 0,01 poin persen. Jumlah penduduk miskin perkotaan Jatim naik sebesar 20.080 jiwa.

”Di tengah pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat pedesaan relatif lebih tahan banting dibanding perkotaan. Masyarakat pedesaan lebih banyak bergerak di sektor agro atau pertanian, sedangkan masyarakat perkotaan bergantung di sektor perdagangan dan jasa,” kata Khofifah.

Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim memfokuskan pada tiga strategi program yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. ”Upaya ini melibatkan berbagai OPD lintas sektor. Hal ini membutuhkan konvergensi pendanaan baik dari pusat, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, serta CSR,” papar Khofifah.

Khofifah menambahkan, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Jatim juga membaik. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

”Kami berharap dengan gotong royong, kolaborasi, dan kerja sama yang baik dari seluruh elemen pemerintahan, stakeholder, termasuk masyarakat, upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem nol persen akhir 2021 sesuai target dari Bapak Presiden, insya Allah dapat terwujud,” tutur Khofifah.