DPRD Kritik Tarif MRT, Anies Malah Lempar ke Prasetio

JawaPos.com - Penetapan tarif MRT Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat kritikan dari kalangan dewan. Sebagian politisi Kebon Sirih tidak menyukai cara Anies yang dinilai sepihak dalam menentukan tarif.

Menanggapi hal tersebut, Anies mengaku bahwa hasil keputusan sudah sah karena saat pengambilan keputusan sudah dihadiri seluruh Ketua Fraksi. Namun, memang ada salah paham.

"Pak Pras (Ketua DPRD DKI) sudah mengumpulkan ketua fraksi semuanya, coba cek dengan dewan saja bukan saya. Itu kan proses internal dengan dewan, bukan dengan saya," ungkap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

Menurutnya banyak pihak salah paham atas hasil Rapimgab, sebab memang diputuskan angka tarif rata-rata Rp 8.500. Namun angka tersebut adalah harga rata-rata perjalanan, bukanlah tarif maksimal Bundaran HI-Lebak Bulus.

"Itu kan asumsinya flat, namun penyampaian seakan-akan begitu. Jadi tidak berubah dengan kesepakatan, tapi pelaporannya dalam bentuk tabel karena warga tahunya tabel bukan rata-rata," jelas Anies.

Menurutnya semua pihak harus terbuka dengan pikirannya tidak melulu berpikir tarif jauh dekat harga sama. Melainkan seharusnya melihat bahwa pelayanan daripada moda baru ini jelas memiliki dana yang tidak murah.

"Kami biasa di sini mendiskusikan tarif itu flat, jauh dekat sama. Ketika ketemu moda yang baru kami belum terbiasa untuk itu. Pokoknya bicarakan dengan dewan saja jangan dengan kami," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus juga menyatakan bahwa hasil keputusan tarif MRT tersebut tidaklah sah karena ditetapkan tidak melalui rapat resmi. Hal ini membuatnya meminta penjelasan dari Anies dan Prasetio.

Begitupula dengan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik yang malah meminta rapat ulang. Sebab hasil Rapimgab seakan-akan tidak ada gambaran yang jelas. Sehingga, dia meminta agar Anies dan Prasetio dapat berlaku adil.