Pemerintah Dinilai Kecolongan Soal PNS

JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan bahwa 19,4 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Artinya, pemerintah dianggap kecolongan. Terutama saat proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Penilaian itu disampaikan Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sriyanto Saputro. "Kalau itu benar, menjadi tanggung jawab bersama. Yang terpenting survei itu benar. Apalagi itu ASN, tentu dari awal ada screening. Dalam arti pada tahap rekrutmen kecolongan," kata Sriyanto, Selasa (20/11).

Namun di sisi lain, Sriyanto berharap survei itu tidak benar. Jangan sampai beda pandangan sedikit langsung dicap anti-Pancasila. "Mudah-mudahan Kemendagri survei itu murni pernyataannya benar-benar sesuai fakta. Tapi jangan karena sana (PNS) enggak sepaham politiknya, kemudian dianggap anti-Pancasila. Kami harus mempertanyakan dulu," sambungnya.

Sriyanto tetap meyakini para ASN memegang teguh prinsip Pancasila. Alasannya sederhana. Edukasi mengenai dasar ideologi negara telah ditanamkan sejak pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan terus berlanjut hingga menengah atas.

"Jangan terlalu mengkhawatirkan dikit-dikit anti-Pancasila. Lebih baik kami positif thinking. Banyak tanggung jawab, banyak tugas di depan. Lebih baik kami tak ke semacam itu," ulas anggota DPRD Jateng itu.

Seperti diketahui, data Kemendagri tentang PNS merujuk pada survei lembaga Alvara Strategi Indonesia yang rilis pada Oktober 2017. Hasilnya menyatakan bahwa sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia lebih percaya dengan ideologi khilafah ketimbang Pancasila.