Marak Dugaan Malaadministrasi, Ombudsman Terima 15 Laporan CPNS

JawaPos.com – Pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sumatera Selatan (Sumsel) diduga marak praktik malaadministrasi. Hal ini terbukti dari banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman Sumsel.

Hingga kini, tercatat 15 laporan yang masuk diduga berkaitan dengan pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sewaktu pelaksanaan tes CPNS. Belasan laporan tersebut, 2 diantaranya sudah resmi sementara 13 laporan lainnya masih berproses melengkapi data-data yang dibutuhkan.

Koordinator Pengawasan CPNS Tahun 2018 Ombudsman Sumsel, Hendrico mengatakan untuk dua laporan yang resmi yakni terkait kejelasan formasi CPNS Pemkot Palembang dan kesalahan hasil administrasi pelamar di Kabupaten Banyuasin.

Sedangkan, 13 laporan yang belum lengkap ini terkait administrasi, formasi dan sejumlah keluhan lainnya dalam pelaksanaan tes CPNS. "Laporan tersebut tidak cukup banyak karena secara keseluruhan se-Indonesia itu ada sekitar 800 laporan yang masuk ke Ombudsman RI," katanya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (1/11).

Selain dari laporan, dugaan malaadministrasi ini juga muncul saat Ombudsman Sumsel memantau proses pelaksanaan tes CPNS untuk salah satu instansi beberapa waktu lalu. Saat proses pelaksanaan banyak komputer yang tidak bisa digunakan sehingga banyak perserta yang tidak dapat mengikuti pada hari itu. 

Menurut Hendrico, seharusnya persiapan dalam pelaksanaan tes CAT minimal H-2 permasalahan kecil harus tuntas dan sistem sudah diuji coba sebelum tes berlangsung. Namun, fakta di lapangan vendor sucofindo baru memasang peralatan tes pada Jumat kemarin atau H-1 sebelum tes CAT.

"Jika kondisinya seperti ini terkesan penyelenggara tidak siap, kami harap kondisi ini tidak terjadi lagi," tutupnya.