Saham Tol Bawen-Jogja Diusulkan Sebagian Dimiliki Bumdes

JawaPos.com - Saham tol Bawen-Jogjakarta diusulkan diberikan untuk masyarakat lewat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Hal ini dianggap mampu membuat keberadaan infrastruktur sepanjang 70 kilometer itu memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang urgensi pembangunan jalan Tol Bawen-Jogyakarta di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jateng, Selasa (30/10).

“Saya sudah usulkan itu, mereka saat ini sedang berpikir termasuk investor. Saya usulkan boleh tidak kalau ownership sistemnya digeser agar rakyat atau Bumdes bisa memiliki saham atas tol. Sudah kami tawarkan dan mereka sedang mengkaji soal itu,” terang dia.

Di samping itu, Ganjar berujar bahwa pihaknya saat ini tak henti-hentinya mengkaji soal dampak dari pembangunan tol Bawen-Jogjakarta. Dan dia memastikan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tak akan mematikan daerah-daerah yang dilalui.

"Pembangunan tol di Jawa Tengah pasti memiliki dampak baik positif maupun negatif. Tugas pemerintah adalah memaksimalkan dampak positif dan mencarikan solusi atas dampak negatif yang kemungkinan timbul," terangnya.

Mengenai dampak positif yang ia maksud, tol ini dinilai berpotensi mensejahterakan berbagai sektor. Mulai dari ekonomi hingga pariwisata dan lain sebagainya. Sedangkan sejumlah keluhan yang muncul terkait proyek tol ini datang dari para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Dia berujar ada keluhan jika pembangunan tol bisa berujung pada usaha para pelaku UKM di berbagai daerah yang gulung tikar. Ganjar mengaku sudah mempertimbangkan ini. Ada gagasan penempatan 30 persen produk UKM di rest area jalan tol.

“Hebatnya lagi, Jateng mendapat satu rest area, meski perjuangan ngos-ngosan namun alhamdulillah dapat rest area itu. Jadi nanti itu dapat dikelola untuk menampung produk-produk UKM yang ada di Jawa Tengah,” tambahnya.

Selain persoalan-persoalan di atas, FGD ini sendiri, kata Ganjar juga untuk menyelaraskan persepsi serta proses harmonisasi dan sinkronisasi antara sejumlah instansi terkait. Pasalnya, pernah ramai penolakan Jateng soal pembangunan tol Bawen-Jogja.

“Kami tegaskan bahwa Jateng bukan tidak setuju, hanya ada data yang mesti dikonfirmasi ulang. Nah tujuan FGD ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada termasuk sinkronisasi data agar clear semuanya,” ucap Ganjar.

Pembangunan tol ini sendiri jika disepakati bakal dilangsungkan awal Januari tahun depan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DIJ juga sudah setuju. “Soal jalurnya nanti kemana, ya luwes saja. Kalau ada kendala seperti lahan subur atau ada kendala soal gempa nanti kan bisa digeser,” tandasnya.