GTT/PTT Wonogiri Kompak Mogok Kerja, Ganjar: Cari Relawan Saja

JawaPos.com - Ribuan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di Wonogiri dikabarkan kompak mogok mengajar, sejak Senin (8/10) hingga Rabu (31/10) mendatang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi aksi yang diketahui sebagai bentuk kekecewaan terkait seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tersebut karena dianggap tak berpihak kepada mereka.

Untuk diketahui, para GTT/PTT TK, SD dan SMP yang menginduk ke Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) di Wonogiri, selain meminta kepada pemerintah pusat untuk tak membatasi usia pendaftaran CPNS guru hingga 35 tahun. Juga menuntut untuk melakukan pengangkatan kepada mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi.

"Nggak mungkin, kita boleh komplain, boleh marah. Tapi terus minta diangkat jadi CPNS itu nggak mungkin, nggak ada mekanismenya. Regulasinya kita gitu kok," ujarnya saat dijumpai di Gedung Gradhika, Komplek Gubernuran, Semarang, Selasa (9/10).

Meski tidak bisa memenuhi keinginan mereka untuk diangkat jadi CPNS, Ganjar mengungkap bahwa sebenarnya pemerintah tak tinggal diam. Aturan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), menurutnya tengah digodok sebagai solusi atas tuntutan para GTT/PTT.

Ganjar berujar bahwa dengan adanya aturan itu, para GTT/PTT akan dibayar sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK). "Saran saya dikomunikasikan saja. Maka saya sedang menyiapkan surat-surat edaran agar teman-teman bupati/wali kota memperhatikan mereka dengan memberikan UMK. Minimal terjadi peningkatan dari pendapatan yang mereka terima sekarang ini," terangnya panjang.

Sementara untuk aktivitas belajar mengajar yang terhambat, Ganjar berjanji untuk tak membiarkannya berlarut-larut. Tindakan darurat bakal segera diambil, dimulai dengan memanggil kepala dinas terkait guna adanya evaluasi dan membahas negosiasi yang memungkinkan.

Apabila mogok kerja GTT/PTT ini masih tetap berkepanjangan, bahkan dengan porsi yang lebih besar, Ganjar memastikan bakal ada antisipasi untuk itu.

"Ya nggak papa, tapi apa terus melakukan boikot sistem pendidikan? Apa itu yang mau dipilih? Kalau iya, pemerintah akan siap-siap. Gampang saja, cari relawan untuk mengisi waktu sementara. Dan segera pemerintah mengeluarkan aturan tentang P3K," tandasnya.