Bencana Kekeringan Menghantui Jateng dan DIJ

JawaPos.com - Bencana kekeringan berkepanjangan menghantui wilayah Jateng dan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Selain kesulitan air bersih, dampak kekeringan juga mengancam lahan pertanian.

Hingga Jumat (5/10) tercatat masih ada 233 kecamatan dan 850 desa di Jateng yang kekurangan air bersih. Sejauh ini, total 13.242 tangki air bersih telah dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga setempat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Sarwa Pramana mengatakan, ratusan kecamatan dan desa itu berada di 30 kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan. Buntut dari kemarau panjang, meski beberapa daerah sendiri satu dua kali sudah didatangi hujan.

"Yang paling banyak dikirimkan dropping air bersih saat ini adalah Purbalingga. Karena beberapa area yang kena itu berada di area tinggi Gunung Slamet," ujarnya saat dijumpai di kantornya, baru-baru ini.

Sampai hari ini, setidaknya sudah ada 2.094 tangki air yang dikirim ke sana selama bulan Juli hingga Oktober 2018 ini. Total ada 15 kecamatan dan 63 desa terdampak kekeringan di Purbalingga. "Kemungkinan area-area yang tinggi itu seperti kalau dibuat sumur itu memang agak susah. Kalau toh ada, daya peresapan airnya juga nggak bagus. Atau penahan airnya sudah berkurang banyak," sambungnya.

Adapun daerah dilanda kekeringan lainnya menurut data BPBD Jateng, diantaranya Kabupaten Blora dengan 10 kecamatan dan 86 desa terdampak, kemudian Kebumen 11 kecamatan dan 49 desa, serta Banyumas 12   kecamatan dan 42 desa. Masing-masing daerah tersebut telah menerima sedikitnya seribu lebih tangki berisikan air bersih.

Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga, Rusmo Purnomo membenarkan bahwa sebagian wilayah yang terlanda kekeringan di Purbalingga berada di dataran tinggi. Namun ia memastikan bahwa tidak ada yang sifatnya paling parah, hampir semua merata.

"Tapi yang cukup menonjol itu yang memang di daerah perbukitan. Kalau di sini ya Kecamatan Karanganyar atau Purbalingga bagian utara," ujarnya saat dihubungi. Paling tidak, kata Rusmo, ada 11 desa terdampak di sana.

Kemudian ada daerah dataran rendah macam Kecamatan Kejobong. Yang memang struktur tanahnya agak berbeda. Ditambah, ketiadaan aliran sungai membuat kawasan ini selalu menjadi langganan bencana kekeringan tiap musim kemarau tiba.

Jumlah daerah terdampak di Purbalingga sebenarnya tak lebih banyak dari Kabupaten Blora. Begitu pula jumlah warganya, yakni 848.952 jiwa berbanding 844.490 jiwa atau tak terlalu berbeda jauh. Namun, tingkat kepadatan penduduk di sana, boleh jadi salah satu faktornya. Yaitu 1.091,7 jiwa/km2 berbanding 463,6 jiwa/km2.

Ditambah, ada penyebab lain menurut Rusmo yang membuat tingkat distribusi air bersih ke tempatnya memuncaki daftar 30 kabupaten/kota terdampak kekeringan lainnya. Antara lain, adalah perbedaan karakteristik masyarakat.

"Perbedaan karakteristik itu kalau kita lihat masyarakat Blora itu kalau ada bencana kekeringan seperti ini, mereka inisiatif beli air. Nah, kalau di Purbalingga, kebanyakan itu meminta bantuan agar dikirimi air. Jarang yang beli," terangnya.

Kendati demikian, Rusmo mengaku tak pernah menolak ketika warga meminta. Apalagi bantuan distribusi air memang ada, diantaranya dari PDAM, PMI, juga BPBD Provinsi Jateng.

"Kita ini tugasnya kemanusiaan. Bahkan kalau keterbatasan tangki, kita siap mintakan ke teman-teman (instansi) lain. Selain itu, kita juga tengah berupaya untuk menormalisasi sungai di daerah Kemangkon. Itu kemarin habis kita keruk seperti ada pulau di tengah sungai yang kalau didiamkan nanti air menekan malah kena sawah di kiri-kanannya," tandasnya.

Selain Jawa Tengah, bencana kekeringan juga terjadi di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Di antaranya yakni Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo. Di Gunungkidul, setidaknya 11 Kecamatan di 54 desa, dengan 96.523 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara di Kulon Progo, kekeringan mengancam 10 desa yang tersebar di 6 Kecamatan.