Soal Polemik Deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden, MUI Jateng Netral

JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah angkat bicara soal perdebatan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Organisasi pimpinan Ahmad Daroji itu memilih untuk bersikap netral apabila gerakan ini digelar di wilayahnya.

Selaku Ketua MUI Jateng, Ahmad mengatakan bahwa organisasinya tak akan menolak maupun mendukung gerakan ini. "MUI tidak bicara politik praktis. Tidak bicara mendukung atau menolak," ujarnya ketika dihubungi, Jumat (3/8).

Seperti diketahui, MUI Jawa Barat sebelumnya telah mengeluarkan imbauan terkait gerakan #2019GantiPresiden. Isinya, agar deklarasi tak digelar di wilayah Jawa Barat lantaran dinilai dapat memicu konflik di tengah suhu politik dewasa ini. Contohnya, seperti di Batam beberapa waktu lalu yang kemudian memunculkan reaksi penolakan.

Sikap ini, seperti ditegaskan Ahmad, adalah guna menegaskan MUI sebagai organisasi yang tak berpihak. Dalam hal ini, Ahmad menilai keberadaan MUI sebagai organisasi yang mewadahi umat mana pun. Tak memandang siapa yang mereka dukung pula. 

"Kalau menolak malah menimbulkan konflik, dan tak bisa dibenarkan alias haram dan dilarang. Jadi pernyataan mendukung atau menolak itu kami pandang memicu konflik. MUI melarang dan tidak membolehkan," ujarnya.

Soal menentukan pemimpin, Ahmad pun memastikan bahwa pihaknya hanya sebatas memberikan masukan yang terbaik. "Bolehnya hanya memberikan sifat-sifat pemimpin yang baik. Misal Presiden, harus Pancasilais, punya sifat-sifat tabligh, fatanah, amanah dan lain-lain. Perlu diingat, tidak boleh sampai mengisyaratkan atau menunjuk orang itu," terangnya lebar.

Akan tetapi, lanjutnya, MUI tak akan pikir panjang untuk mengharamkan manakala dukungan atau larangan gerakan #2019GantiPresiden nantinya memicu konflik di masyarakat.