Praktisi: Politik Harus Mendapat Payung Agama

JawaPos.com - Pondok pesantren (ponpes) memiliki sejarah dan kontribusi panjang dalam perpolitikan nasional. Baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

Bahkan alumni ponpes sudah banyak yang berkontribusi dalam dunia politik dan pembangunan nasional. Maka di tahun-tahun politik seperti saat ini, pesantren dan alumninya harus mengambil peran serta memberi masukan bagi kemaslahatan umat.

"Jadi memang pesantren dan alumninya tidak bisa lepas dari perpolitikan di Tanah Air," kata Praktisi Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) Ahmad Khairuddin di Medan, Kamis (19/4).

Alumni Ponpes At Toyyibah Labuhanbatu itu menggarisbawahi, pesantren dan alumninya tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan politik. Terutama menepis anggapan bahwa agama dan pesantren tidak bisa dibawa ke ranah politik.

Selain itu, pesantren dan alumninya harus mengambil bagian dalam kepemimpinan yang peduli dengan agama. Serta tidak memberi peluang pada orang-orang yang terkesan khawatir dengan politisasi agama.

"Segelintir orang menyoal politisasi agama. Yang tepat justru sesungguhnya politik di Tanah Air harus mendapat payung agama agar sesuai Pancasila. Berketuhanan Yang Maha Esa. Jadi politik itu harus diagamaisasi dengan konsep agamaisasi politik. Memisahkan agama dengan politik itu sekuler. Pesantren dan alumninya tidak bisa picing mata dengan berkembangnya sekulerisme di Tanah Air," ulas Ahmad.

Kalau sudah sekuler dan jika ada momen politik pemilihan kepala daerah misalnya, maka pemimpin yang didapat akan tidak jujur, amanah dan adil. "Dalam Islam, agama mengajarkan kejujuran, keadilan dan amanah. Lalu bagaimana jadinya kalau agama dipisahkan dari ranah politik," ujarnya.

Menurutnya, kepemimpinan yang menuruti perintah agama akan hadir ke tengah-tengah masyarakat di segala situasi. "Negara dan pemimpin hadir di kasus anak terlantar, hadir di tengah masyarakat yang terkena bencana dan lain sebagainya. Kehadiran itu terwakili melalui dinas sosial atau kementerian terkait. Secara umum, itu semua agama yang memayunginya," tutur Ahmad Khairuddin.

Untuk itu, dia kembali menegaskan bahwa pesantren dan alumninya harus mengambil peran dalam setiap kontestasi politik dan memberi masukan bagi kemaslahatan umat.

"Jika ada sesama alumni pesantren yang berbeda pilihan dalam kontestasi, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan itu juga perintah agama," pungkas Ahmad.