Pungli Pelabuhan Batuampar, Aliran Dananya Sampai ke Sini

JawaPos.com - Pungutan liar (pungli) yang berlangsung di Terminal Umum Pelabuhan Batuampar, Batam disinyalir telah berlangsung lama. Apalagi nilai putaran uang cukup fantastis.

Kini tim Sapu bersih (Saber) Pungli Polda Kepri menelusuri kemana saja aliran dana dari pungli tersebut. Diduga uangnya sampai ke pihak-pihak tertentu.

"Hal ini (aliran,red) masih sebatas dugaan. Kalau duit besar (aliran uang banyak, biasanya mengalir ke atas,red)," kata Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Arif Budiman seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Kamis (11/5).

Bentuk pungli di Pelabuhan Batuampar ini bagi kalangan pengsuaha disebut dengan uang "buka pintu" bongkar muat. AKBP Arif Budiman mengatakan, dari pihak BP Batam sudah menerapkan deposit 120 persen di Pelabuhan. Dan itu sudah berjalan lancar, namun masih ada oknum-oknum yang mencoba mencari celah dan melakukan pungli.

Arif mengatakan untuk barang-barang yang masuk dalam jumlah kecil atau bisa diangkut dengan cepat dan gampang, pihak satuan kerja (Satker) Terminal Umum Pelabuhan Batuampar membuka pintu, dan barang tersebut bisa keluar.

Sementara untuk barang besar-besar, kata Arif inilah yang "dimakan" oleh Adil, Kepala Satker Pelabuhan Batuampar yang  tertangkap dalam OTT pungli, Senin (8/5) lalu.

Arif mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait hal ini. Apakah ada oknum-oknum yang dulunya bekerja sebagai Satker Terminal Umum Pelabuhan Batuampar juga terlibat, karena disebut-sebut uang "buka pintu" adalah hal yang lazim dan sudah berlangsung lama.

Arif mengatakan pihaknya masih belum menyimpulkan hal tersebut, karena pihaknya masih fokus pada pungli yang dilakukan oleh Adil.

Atas OTT ini, Kapolda Keprii Irjen Sam Budigusdian berharap BP Batam melakukan reformasi di bidang SDM. Sehingga tak ada lagi pungli di pelabuhan-pelabuhan yang dapat menganggu stabilitas ekonomi.

Sam mengatakan pelabuhan termasuk salat satu roda penggerak ekonomi. Bila pungli ini tetap ada merajalela, maka akan membuat para investor malas berinvestasi. Karena besarnya yang dikeluarkan, tak hanya resmi tapi juga tak resmi. "Ini jadi pelajaran ke depan, untuk kantor pelayanan masyarakat," tuturnya. (ska/iil/JPG)