Ratusan Sopir Truk Ngamuk di Pelabuhan Merak karena E-Ticketing

JawaPos.com - Ratusan sopir truk ekspedisi mengamuk di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Rabu (25/11). Penyebabnya, tidak terima dengan pemberlakuan sistem tiket elektronik yang dilakukan tiba-tiba tanpa sosialisasi.

Adu mulut antara sopir truk dengan petugas PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) pun tidak bisa dihindari. Terlebih, sistem yang mencatat golongan kendaraan belum berjalan secara sempurna sesuai pemberlakuan tarif.

Mereka menuding sistem dari produk PT Mata Pensil itu sangat merugikan para sopir truk. Bukan hanya secara material, tapi juga banyak membuang waktu. Karena dianggap terlalu lama saat kendaraan dideteksi.

Pantauan Banpos (Jawa Pos Group) di lapangan, aksi protes para sopir truk itu sudah mulai terlihat sejak pukul 20.00 WIB saat PT ASDP mulai memberlakukan e-ticketing. Dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan tiket yang tidak sesuai golongan dan jenis kendaraan.

Mendapati itu, sopir pun tidak terima dan mendesak petugas mengukur secara manual ukuran dan dimensi kendaraan. Aksi itu pun mendapat perhatian para sopir lainnya dan langsung memprotes.

Mislanya tronton yang dikemudikan Hendri Gondrong. Biasanya tronton yang dikemudikannya masuk golongan VII dengan tarif Rp 1.413.000. Tapi saat pemberlakuan e-ticketing, tercatat golongan VIII dengan tarif Rp 2,122 juta.

"Memang ini lebih 20 sentimeter, tapi kenapa ada yang dimensinya sama dengan mobil saya malah dikasih ke Golongan VII. Ini yang saya protes. Selisihnya besar sekali buat kami," ujar Hendri di lokasi.

Hendri menambahkan, penerapan sistem itu sama sekali tidak menguntungkan para sopir, malah membuat masalah. Karena itu dirinya tidak mau membayar.

"Saya tidak mau bayar Rp 2,1 juta. Kita rugi semua. Sistem ini tidak efektif. Sistem Mata Pensil tidak berfungsi baik, lebih baik pakai sistem manual ASDP yang dulu saja," ujarnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Pengurus Truk Pelabuhan Merak, Suganda. Dia menyebutkan, penerapan alat e-ticketing yang ada ditemukan kendaraan tidak sesuai dengan jenis golongan dibandingkan sistem manual.

Lewat sistem yang ada, kelebihan yang biasanya ditoleransi, kini tidak lagi dapat lagi. Menurutnya, jika sistem itu terus diterapkan maka akan merugikan para sopir truk. Jika dipaksa diterpakan, bisa saja para sopir truk akan yang memilih ke pelabuhan lain. (nal/igo/JPG)