Pemerintah Batasi Promo Gratis Ongkir 3 Hari Dalam Sebulan

JawaPos.com - Kabar kurang sedap bagi masyarakat yang kerap memanfaatkan promo gratis ongkos kirim (ongkir) pembelian di e-commerce. Ketentuan ini diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Jumat (16/5). 

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital 8/2025 tentang Layanan Pos Komersial. Kebijakan itu diklaim merupakan bagian dari strategi nasional untuk membangun sistem logistik yang lebih efisien, adil, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Regulasi itu menjadi landasan pembaruan menyeluruh terhadap ekosistem pos dan kurir yang semakin vital. Khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan konektivitas nasional. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa regulasi ini merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Dia mengatakan Prabowo menekankan pentingnya memperkuat jalur distribusi nasional. Dia menegaskan bahwa industri pos dan logistik bukan hanya sarana pengantaran barang. Tetapi bagian dari infrastruktur ekonomi dan sosial bangsa. "Industri pos, kurir, dan logistik bukan hanya soal kirim-mengirim barang. Tapi tentang menjaga konektivitas, membuka akses ekonomi, dan menggerakkan harapan masyarakat hingga ke pelosok,” tegas Meutya. 

Sementara itu Direktur Pos dan Penyiaran Komdigi Gunawan Hutagalung, menjelaskan bahwa pembatasan ini ditujukan khusus untuk produk yang dijual dengan harga di bawah harga pokok penjualan (HPP). "Apabila ada diskon yang membuat tarif layanan pos komersial menjadi lebih rendah dari biaya pokok, maka Gratis Ongkir tidak dapat diterapkan," jelasnya. 

Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan agar para pelaku e-commerce dapat menjual produk dengan harga yang lebih sehat dan berkelanjutan. Gunawan menyatakan bahwa masa berlaku Gratis Ongkir selama tiga hari dapat diperpanjang jika diperlukan. "Misalnya, jika tiga hari diterapkan tetapi mereka mengajukan perpanjangan, itu bisa dilakukan. Kami akan melakukan evaluasi," ungkapnya.

Sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Komdigi 8/2025 di pasal 45 diatur bahwa Penyelenggara Pos dapat memberikan diskon terhadap tarif layanan pos komersial. Asalkan tarif tersebut setelah diskon masih di atas atau sama dengan biaya pokok layanan. Diskon yang membuat tarif layanan pos komersial di bawah biaya pokok hanya dapat diberikan untuk waktu tertentu. Serta tidak melebihi tiga hari dalam satu bulan, sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 4 peraturan tersebut.