KPK Bantah Tudingan Bahwa OTT Bernuansa Politik

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang membantah adanya tudingan yang menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah berkaitan erat dengan nuansa politik. Saut juga membantah kalau lembaga yang dipimpinnya membidik calon kepala daerah yang dianggap memiliki elektabilitas yang tinggi.

“KPK kan bergerak atas pembuktian yang cukup. Kalau enggak begitu pelanggaran atas banyak hal seperti hukum, HAM, dan lain-lain, termasuk kode etik KPK sendiri,” ungkap Saut saat dikonfirmasi, Kamis (14/6)

Saut menyebut untuk mencegah terjadinya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), lembaga antikorupsi ini telah melakukan kegiatan pencegahan dalam bentuk koordinasi, supervisi, dan pencegahan (korsupgah).

“Semua pimpinan daerah paling tidak pernah tersentuh program apakah di daerahnya sendiri atau diundang ke daerah lain dalam program membangun integritas dan mengatur ulang tata kelola termasuk perizinan pengadaan barang dan jasa,” tutup Saut.

Sebelummya, Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk mencatut Syahri Mulyo sebagai calon bupati (cabup) Tulungagung dalam pilkada 27 Juni mendatang. Dia mengklaim, adanya kejadian itu mengandung unsur politik. Sebab, elektabilitas calonnya (Syahri-Maryoto) sesuai survei terakhir terus tinggi yakni 63 persen.

“Karena itulah banyak yang menduga ini berkaitan dengan kontestasi pilkada. Sehingga dilakukan OTT dengan cepat,” ungkapnya usai apel dan buka bersama di kediaman Syahri Mulyo kemarin (10/6).

Dia menegaskan, KPK harus bisa membuktikan bahwa OTT yang dilakukannya di Tulungagung dan Blitar benar-benar terlepas dari muatan politis. Hukum harus ditegakkan termasuk prinsip keadilan.

Di tempat sama, anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menegaskan, adanya penetapan tersangka terhadap Syahri Mulyo dan juga Samanhudi (Blitar) kental bermuatan politis.

Selain itu, juga kental oknum KPK ditunggangi kepentingan tertentu. Salah satu indikasinya, masih banyak laporan lain yang jumlahnya lebih besar, tidak dilakukan OTT oleh KPK. “Tapi yang tidak terlihat, yang senyap-senyap, yang sedang mau pemilu, justru di-OTT,” ujar Arteria Dahlan.