Gerindra: 70 Persen SKPD DKI Diganti, Semua yang Diangkat Ahok

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perombakan di jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tiga pejabat eselon dua sudah dicopot dari jabatan strategisnya.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarief mengatakan, bukan hanya tiga kepala dinas tersebut. Melainkan sekitar 70 persen SKPD yang akan menyusul dirombak.

“Oh, banyak bukan tiga, seluruhnya. Kan diminta menyampaikan (rekomendasi reshuffle) saya sudah dua bulan yang lalu. 70 persen (SKPD) diganti,” ujar Syarief saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (9/6).

Meski tak menyebutkan nama-nama tersebut satu per satu, dirinya meyakini rekomendasi tersebut sudah disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Menurutnya, kini hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan.

“Sudah rembukan, sudah setuju dalam satu rapat. Tinggal sekarang eksekusinya. Tinggal eksekusi tanggal mainnya,” tandasnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, target penyelesaian perombakan yakni pada September mendatang. “Apakah nanti (diumumkan) di akhir Juni, Agustus, pokoknya sebelum September itu sudah rampung,” imbuh dia.

Pertimbangan mencopot 70 persen pejabat di lingkungan Pemprov DKI yakni berdasarkan serapan anggaran dan lamanya mereka bekerja di tempat tersebut. Syarief mengaku, mereka adalah pejabat yang diangkat pada zaman mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tiga tahun lalu.

“(Dinilai) dari serapan anggaran, sudah terlalu lama bertempat di situ. Ya itu sih tafsirkan sendirilah sudah terlalu lama di atas tiga tahun. Semua kan memang diangkat Ahok,” pungkasnya.

Sebelumnya, pencopotan tiga pejabat eselon dua itu kabarnya dilakukan secara mendadak pada Jumat (8/6). Tiga pejabat tersebut adalah pemegang jabatan strategis, yakni kepala-kepala SKPD DKI Jakarta. 

Mereka di antaranya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Agustino Darmawan, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sopan Adrianto, dan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Indrastuty Rosari Okita.