Penerbang TNI AU Bakal Gantikan Pilot Garuda yang Mogok

JawaPos.com - Pemerintah tidak mau kehilangan muka di depan publik sendiri. Jika pilot maskapai Garuda Indonesia tetap mengancam mogok terbang, pelayanan tetap berjalan. Pesawat Garuda akan diterbangkan oleh pilot TNI AU.

"Jadi, kalaupun sampai terjadi (pilot mogok kerja), kemudian misalnya minta ke penerbang TNI-AU, tentu TNI-AU akan membantu," kata Kepala Dinas Penerangan TNI-AU Marsekal Pertama Novyan Samyoga kemarin (3/6).

Samyoga menambahkan, ada beberapa prosedur yang harus dilalui seorang penerbang militer jika akan menerbangkan pesawat komersial. Paling utama, pilot bersangkutan cakap menerbangkan pesawat komersial. Di antara banyak penerbang TNI-AU, sebagian punya sertifikasi untuk itu.

"Pasti kami bantu," katanya. "Tentunya kalau ada surat permintaan resmi dari Garuda," imbuhnya.

Mantan ajudan Wapres Boediono itu mengungkapkan, kerja sama antara TNI-AU dan Garuda Indonesia tidak secara khusus mengatur soal pengerahan bantuan ketika terjadi mogok kerja. "Tapi, kaitannya dengan keterbatasan jumlah pilot yang ada di Garuda (Indonesia)," terangnya.

Karena itu, Samyoga berharap besar ancaman mogok kerja tidak benar-benar dilakukan Asosiasi Pilot Garuda. Sebab, masyarakat membutuhkan mereka.

Namun, rencana bantuan TNI-AU untuk Garuda itu ditentang Ikatan Pilot Indonesia (IPI). Ketua Umum IPI Capt. Rama Noya menyebut hal itu tidak tepat. Langkah paling tepat adalah dialog untuk mencari solusi bagi kedua pihak. "Bagi penerbang militer tidak bisa sesederhana itu untuk menggantikan posisi penerbang sipil," katanya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Menurut Rama, penerbang militer dengan sipil memiliki perbedaan. Yakni, dalam hal lisensi dan tipe pesawat atau type rating. "Memang ada beberapa penerbang militer yang memiliki lisensi sipil dan sesuai dengan type rating pesawat di PT Garuda Indonesia, tetapi tentu terbatas jumlahnya," ungkap Rama.

Presiden Asosiasi Pilot Garuda (APG) Capt. Bintang Hardiono pun tidak menyetujui langkah peng­gantian pilot sipil dengan pilot militer. Dia mengingatkan, mengganti pilot pesawat komersial tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada banyak ketentuan yang harus dipenuhi.

"Itu masalahnya. Bahwa pilot itu tidak bisa sembarangan menerbangkan pesawat seperti angkot," ujar Bintang kepada Jawa Pos kemarin.

Namun, lanjut Bintang, lain halnya bila rencana Garuda meminta bantuan pilot-pilot TNI-AU itu sekaligus dengan pesawat dari TNI-AU. Bukan dengan pesawat komersial milik Garuda. "Kecuali nanti pakai pesawatnya AU," katanya.

Selain itu, Bintang mempertanyakan rencana manajemen Garuda untuk memanfaatkan pilot cadangan. Hal itu perlu dipertanyakan. Sebab, bila ada, semestinya saat ini pilot cadangan bisa juga diberi jadwal terbang. "Kenapa kalau ada pilot cadangan tidak diterbangkan dari sekarang, yang katanya kekurangan pilot," imbuhnya.