Soal Penetapan Batam Sebagai KEK, Wawako: Tidak Ada Masalah

JawaPos.com – Kebijakan Pemerintah Pusat yang akan mengubah status Batam yang semula adalah kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat tanggapan beragam dari banyak pihak.

Sejumlah pengusaha menilai kawasan FTZ di Batam sudah tepat dan tidak perlu diubah lagi. Namun ada juga yang mendukung upaya perubahan dari Pemerintah akan status Batam menjadi KEK untuk pertumbuhan ekonomi.

Menanggapi polemik tersebut, Wakil Wali Kota (Wawako) Batam Amsakar Achmad mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, tidak mempermasalahkan apa status Batam. Yang terpenting adalah kejelasan tugas dan fungsi antara Pemkot Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang menjadi tuan rumah mengawal pemerintahan dan pembangunan kota.

"Bagi Pemkot FTZ atau KEK tidak masalah, yang penting irisan tugas pokok selesai antara BP dan Pemkot. Kalau memang masalahnya bisa teratasi dengan KEK maka kita setuju," kata Amsakar pada Sabtu (2/6).

Masalah irisan tugas pokok antara BP dan Pemkot Batam sendiri sejatinya pada 2018 ini sudah tidak terlihat. Meskipun tidak sepenuhnya hilang namun upaya harmonisasi antara dua lembaga ini jauh lebih nampak. 

Di sepanjang 2018 ini irisan yang terlihat hanya seputar event pariwisata yang nampaknya dijalankan bersaing antara Pemkot Batam dan BP Batam. Berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana kedua lembaga ini seolah berlawanan dan tidak sejalan di banyak sisi. Menjadi satu dari banyak alasan atas keterpurukan eko trnomi Batam.

Berkaitan dengan status FTZ yang disandang Batam saat ini, Amsakar juga menilai bahwa belum ada signifikansi yang membawa kebaikan pada pertumbuhan ekonomi Batam. Padahal banyak kemudahan yang diberikan negara, yang seharusnya memberikan sumbangan maksimal atas perkembangan daerah.

"Kalau dilihat sejauh ini FTZ tidak membawa manfaat, sehingga kita perlu kaji ulang. Kita harus memberi makna pada daya saing Batam," kata Amsakar.