Ombudsman Bandingkan Gaji Anggota BPIP dengan Nasib Honorer

JawaPos.com - Kebijakan pemerintah menggelontorkan gaji dan tunjangan besar untuk para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai sorotan Ombudsman. Persoalan honor ratusan juta rupiah itu lantas dibandingkan dengan nasib para guru honorer yang memprihatinkan.

“Kalau kepada BPIP yang baru dibentuk enam bulan saja pemerintah begitu peduli terhadap hak-hak para pejabatnya, bagaimana dengan kewajiban pemerintah terhadap mereka yang juga bekerja tetapi berstatus non-PNS (honorer, Red)?” kata Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala, Selasa (29/5).

Menurut dia, masih ada puluhan ribu honorer tercatat belum mendapatkan hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, banyak di antara mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun.

“Alasannya belum ada peraturan pemerintah yang menjadi dasar karena prosesnya masih dalam pembahasan dan belum tuntas sejak tahun 2015,” tambah dia.

Namun ironisnya, kata Guru Besar Kriminologi di Universitas Indonesia (UI) itu, pemerintah kerap mendorong perusahaan swasta untuk melindungi para pekerjanya dengan berbagai jaminan sosial yang menjadi kewajiban.

“Tetapi pemerintah sendiri abai terhadap para pekerjanya,” imbuhnya.

Karena itu, lanjut Adrianus, lembaganya menilai pemerintah telah melakukan maladministrasi berat berupa pembiaran dan pengabaian kewajiban hukum. Untuk itu, ORI meminta pemerintah segera menerbitkan PP terkait jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah non-PNS termasuk di dalamnya tenaga honorer tidak tetap.

“Ya harus membuat aturan tentang standardisasi penghasilan para pejabat negara setingkat kementerian atau lembaga,” tandas dia.