Mendagri Diminta Bertanggung Jawab soal Ribuan e-KTP Tercecer

JawaPos.com - Ribuan e-KTP rusak tercecer di kawasan Bogor, Jawa Barat. Hal ini pun menjadi perhatian karena diduga e-KTP itu untuk kepentingan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Melihat kejadian ini, anggota Komisi II DPR Sutriyono mengatakan, akan meminta penjelasan dan meminta pertanggung jawaban kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Jika ini memang terjadi, ada persoalan serius, organ pemerintah bisa disabotase. Berarti ada persoalan keamanan yang serius dalam hal ini," ujar Sutriyono saat dihubungi, Senin (28/5).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung membereskan insiden tersebut. Kepada Presiden dirinya menyampaikan ada persoalan genting soal tercecernya e-KTP.

Dia menuturkan, negara wajib menjaga dan melindungi kerahasiaan dokumen. Meski diduga e-KTP tersebut produk gagal, namun data yang tercantum di dalamnya lengkap.

Menurutnya, data-data ini sangat mungkin disalahgunakan. Dia pun meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk bertanggung jawab.

"Tidak cukup memberikan sanksi pada pejabat paling bawah. Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali dikemudian hari," tegasnya.

‎Sebelumnya, kasus tercecer e-KTP itu bermula Sabtu lalu, saat sebuah truk yang melintas di Jalan Raya Salabenda menuju arah Parung menjatuhkan sebuah kardus. Warga yang melihat kejadian itu lantas mengambil kardus tersebut, yang ternyata berisi sejumlah e-KTP. Warga lantas mengejar sopir truk dan memintanya kembali untuk mengambil e-KTP yang tercecer.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya telah mengecek hal tersebut bersama dengan kepolisian Kabupaten Bogor. Menurut dia, e-KTP yang tercecer itu adalah kartu yang telah rusak.

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempertanyakan kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tak langsung menghancurkan e-KTP rusak itu.

Menurut dia, setiap keping e-KTP yang rusak atau salah harus segera dimusnahkan. Bukan justru disimpan di gudang karena berisiko akan disalahgunakan.