Ungkap Hasil Investigasi, Fraksi PKS Desak Pansus TKA Disahkan

JawaPos.com - Desakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Kerja Asing (TKA) terus disuarakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR. Pasalnya, ada masalah dalam regulasi dan kebijakan pemerintah, juga lemahnya pengawasan.

"Berdasar temuan tim investigasi internal Fraksi PKS, kesimpulan sementara memang ada masalah. Ini ada data dan faktanya," ujar Ketua Fraksi PKS  Jazuli Juwaeni saat membuka acara diskusi TKA dan Investasi di Ruang Fraksi PKS DPR RI, Jakarta, Kamis (24/5).

Hasil investigasi itu juga menurut Jazuli cukup kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena hasilnya memang selaras dengan  temuan dari serikat pekerja dan terbaru hasil penelitian LIPI.

"Faktanya kebijakan pemerintah yang longgar terhadap investasi asing termasuk kebijakan bebas visa menjadi penyebab maraknya migrasi TKA terutama dari RRT ke dalam negeri yang sebagiannya banyak tenaga kasar dan ilegal," kata Jazuli.

Lebih lanjut, legislator asal dapil Banten ini menjelaskan jika persoalan TKA ini tidak segera diselesaikan akan mengancam kedaulatan negara terutama di bidang ekonomi. Karena jangan sampai atas nama investasi, rakyat dirugikan.

"Apalagi sampai mengorbankan kebutuhan lapangan kerja rakyat sendiri," tutup Jazuli. 

Diektahui, diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain, Adang Daradjatun (Anggota Komisi VI DPR RI dan Ketua Tim Investigasi TKA FPKS DPR RI), Maruli Apul Hasoloan (Dirjen Binapenta dan PKK, Kemenakertrans), Enny Sri Hartati (Direktur INDEF) dan Said Iqbal (Presiden KSPI).