Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 25 Mei 2018 | 02.00 WIB

Balas Fadli Zon, Hendrawan: Jangan-jangan DPR Jadi Sarang Oposisi?

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, pernyataan Fadli Zon soal keberadaan KSP sebagai sarang Timses Jokowi sangat berlebihan. - Image

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, pernyataan Fadli Zon soal keberadaan KSP sebagai sarang Timses Jokowi sangat berlebihan.

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menjadikan Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai tempat penampung orang-orang yang akan menjadi tim sukses. Hal itu ia sampaikan menyusul diangkatnya politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama di KSP.


Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, pernyataan Fadli Zon itu sangat berlebihan. Hendrawan juga melihat Fadli tidak mengerti tentang pentingnya KSP.


"Itu hiperbola. Berlebihan. Karena KSP membutuhkan staf yang paham lapangan yang mampu membahasakan program dan hasil kerja dengan cara sederhana," ujar Hendrawan saat dihubungi, Kamis (24/5).


Oleh sebab itu, dia mengaku aneh dengan komentar Fadli Zon. Pasalnya yang menjadi tempat tim sukses adalah partai politik, bukannya KSP.


"Yang menjadi pusat timses adalah parpol pendukung. Mesin-mesin politik yang terus bergerak," katanya.


Justru Hendrawan balik mempertanyakan komentar nyinyir Fadli Zon. Dia menduga Fadli Zon ingin membuat DPR hanya diisi oleh partai-partai yang kontra terhadap pemerintah.


"Jangan-jangan Pak Fadli ini mau menjadikan kantor DPR jadi sarang oposisi," pungkasnya.


Sebelumnya, Fadli Zon melihat saat ini KSP sudah dijadikan tempat untuk menampung relawan. Sehingga lembaga yang dikepalai oleh Moeldoko tersebut perlu dibubarkan. Selain pemborosan anggaran, KSP juga dinilainya tumpang tindih dengan Sekretariat Kabinet.


Fadli mengatakan, dalam Perpres 26/2015, KSP ditugaskan untuk memberikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.


Namun sebenarnya tugas tersebut sudah diakomodasi oleh Sekretariat Kabinet, yaitu melakukan perumusan, analisis, penyiapan pendapat, pandangan, pengawasan kebijakan, program pemerintah.


"Jadi ada penyelewengan bukan untuk konsolidasi presiden, tapi capres dan menampung relawan," pungkasnya.


Sekadar informasi, politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi Tenaga Ahli Utama di KSP. Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan, Ngabalin diangkat karena dia merupakan politikus senior yang punya banyak pengalaman dan jaringan.

Editor: Fersita Felicia Facette
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore