Menkominfo Garansi Cyber Security, Perangi Cyber Crime

JawaPos.com - Mewujudkan Palapa Ring merupakan salah satu prioritas kerja Johnny G. Plate, 63, sebagai menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo) Kabinet Indonesia Maju. Proyek dengan bujet investasi Rp 22 triliun yang juga dikenal sebagai Tol Langit itu merupakan pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36 ribu kilometer.

”Kami akan pastikan kalau infrastruktur komunikasi ini manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Johnny di kantor Kemenkominfo pada Senin (28/10).

Selepas dilantik presiden pada 23 Oktober lalu, kegiatan Johnny adalah menggelar rapat maraton dengan para Dirjen, Sekjen, Irjen, serta kepala badan teknis di lingkungan Kemenkominfo. Banyak hal lain yang dibahas di luar Palapa Ring.

Di antaranya, berkembangnya hoaks, ujaran kebencian, fitnah, hingga isu perlindungan data pribadi. Mulai yang berskala kecil sampai yang bisa mengancam ketahanan negara.

Sekjen Partai Nasdem itu menyampaikan, ada dua arus besar kerja Kemenkominfo di bawah kepemimpinannya. Pertama, berperan sebagai humas pemerintah, dia akan memastikan Kemenkominfo menjadi ujung tombak dalam mengomunikasikan kebijakan dan capaian negara.

”Biar rakyat tahu secara pasti. Bisa mengambil bagian langsung dalam segala gerak langkah pembangunan,” kata pria yang menjadi pengusaha sebelum mengawali karir politik itu.

Yang kedua adalah pelaksana teknis digital. Baik layanan komunikasi maupun dukungan terhadap terbentuknya atmosfer ekonomi digital. Dalam hal ini, keduanya tidak bisa dicapai tanpa disertai regulasi dan pengawasan kuat. ”Bersama dengan penyelenggara lainnya, memastikan cyber security dan mengatasi cyber crime,” tegas ayah tiga anak itu.

Johnny menginginkan semua sumber daya digital, baik infrastruktur maupun platform digital, digunakan seoptimal-optimalnya untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan sebaliknya seperti menyebarkan berita palsu, memfitnah, dan memantik kerusuhan.

”Edukasi dan literasi tetap yang utama. Jika sudah dilakukan literasi dan edukasi masih saja, akan ada penegakan hukum. Periode lalu, sudah banyak pemblokiran akun. Saya kira bisa ditindaklanjuti dengan tindakan hukum,” katanya.

Meski demikian, penggemar golf itu menyatakan, kebijakan Kemenkominfo nanti tetap dalam koridor perlindungan. Bukan membatasi hak warga negara dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat. Perlindungan juga tidak dimaksudkan untuk membatasi lalu lintas data, tetapi agar hak dan kewajiban setiap warga terjamin.

Untuk menjamin cyber security, dia akan melakukan pendekatan legislasi primer. Terutama untuk kedaulatan data Indonesia serta perlindungan terhadap data pribadi (PDP) warga negara. UU PDP sendiri sudah mangkrak bertahun-tahun di DPR.

”Saya akan berkomunikasi dengan kawan-kawan di parlemen, minta untuk masuk prioritas prolegnas,” ujar mantan anggota DPR (2014–2019) itu.

Kedaulatan data, kata Johnny, tidak bisa diartikan dengan hanya melindungi data, kemudian ditaruh di suatu tempat, tetapi mengendalikan manfaat data tersebut untuk kepentingan ketahanan negara.

Dalam bidang infrastruktur, Johnny menyatakan akan melanjutkan arahan presiden dalam membangun 4.000 BTS di seluruh Indonesia untuk menutup blank spot sampai ke daerah 3T.

Sementara itu, di udara, dia menyatakan bahwa Indonesia masih membutuhkan tambahan satelit multifungsi.