Menguak Skandal Kebocoran Data Facebook dan Tahun Politik Indonesia

JawaPos.com – Indonesia masuk dalam daftar statistik negara terdampak kebocoran data pengguna Facebook. Sejatinya kasus ini hanya terjadi di Amerika Serikat (AS) saja. Data Facebook diduga disalahgunakan pihak ketiga untuk kepentingan Pilpres AS. Ya, presiden terpilih AS Donald Trump diduga menjadi pihak yang diuntungkan atas kasus ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, kemenangan Trump atas tampuk kekuasaan yang dimilikinya saat ini diduga tak lepas dari pengaruh lembaga riset Cambridge Analytica (CA). CA memiliki aplikasi pihak ketiga yang terhubung dengan Facebook dan data di dalamnya.

Mekanismenya, CA melalui perusahaan pihak ketiga, yakni Global Science Research, membuat aplikasi kuis ThisIsYourDigitalLife yang terafiliasi Facebook. Setelah didapat, data tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memengaruhi tingkah laku pengguna Facebook. Tujuannya tak lain untuk alat kampanye kemenangan Trump saat itu.

Potensi Metode CA Diterapkan di Indonesia

Direktur Indonesia New Media Watch Agus Sudibyo menduga, metode yang digunakan CA kemungkinan akan diterapkan di Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia 2019 mendatang. "Hampir pasti terjadi (di 2019) atau mungkin tahun politik 2018 ini," tutur Agus saat ditemui di Jakarta belum lama ini.

Menurut dia, penggunaan data tersebut sebenarnya tidak salah, namun yang menjadi masalah adalah tidak minta izin ke pengguna media sosial. "Kalau untuk kegiatan yang tidak ada unsur kejahatan semisal iklan atau kampanye saja tidak masalah menurut saya. Namun bagaimana ketika data itu digunakan untuk kejahatan,” katanya.

Dia tidak mempermasalahkan bila Facebook menggunakan data para pengguna. Persoalannya adalah ketika Facebook tidak transparan. Semestinya Facebook terbuka kepada publik yang memiliki akun dan harus memberi penjelasan data itu digunakan untuk keperluan tertentu.

"Data itu kan menyangkut nasib kita, jangan-jangan data itu digunakan untuk orang yang jahat kepada kita. Di situ seharusnya Facebook transparan. Tahu-tahu datanya dicuri orang atau digunakan oleh lawan politik bagaimana?" terang Agus.

Jika hal tersebut digunakan untuk kepentingan Pilpres di Indonesia, menurut Agus, secara tidak langsung masyarakat akan terpengaruh dan terarahkan untuk memilih elite yang menyodorkan konten melalui platform tersebut. Tindakan tanpa disadari masyarakat bahwa ada yang memanfaatkan data akun pengguna medsos secara diam-diam.

Agus mengungkapkan, metode CA ini sudah diterapkan lama sejak Pemilu 2014 lalu. Dia juga meyakini pada Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu menerapkan sistem ini. Namun waktu itu kemungkinan publik tidak sadar karena belum mengemuka.

"Sudah diterapkan dan bahaya. Tahun 2014 mungkin nggak rame, tapi kalau itu sampai memengaruhi Pilkada DKI waktu itu, jelas dong bahayanya seperti apa. Pilkada DKI meninggalkan trauma, soal toleransi dan macem-macem," katanya.

Dia menyebut bahwa menelusuri siapa pengguna CA di tanah air lebih penting ketimbang bolak-balik memanggil perwakilan Facebook Indonesia untuk meminta keterangan. “Kita telusuri saja siapa pemesan data CA di tanah air. Untuk apa itu digunakan datanya. Mari sama-sama kita telusuri siapa aktornya di Indonesia,” jelas Agus.

Terkait kemungkinan penerapan cara CA dalam menghadapi tahun politik di tanah air juga diamini anggota Komisi I DPR Sukamta. Dia menyebut bahwa otoritas terkait dalam hal ini Kemenkominfo seharusnya lebih tegas sikapnya kepada Facebook.

“Jangan lembek dong, sama Twitter galak, sama Telegram galak, masa sama Facebook lembek. Facebook ini seperti anak nakal yang dielus-elus kepalanya. Dinasihati mulu, tapi tidak diambil tindakan. Kalau menjelang tahun politik Indonesia menggunakan cara demikian bagaimana,” kata Sukamta.

Sementara itu, Menkominfo Rudiantara menyebut dirinya enggan berandai-andai adanya kemungkinan penyalahgunaan data Facebook di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. “Saya nggak mau berandai-andai, kita tegas kok ke Facebook. Potensi cara CA diterapkan di Indonesia saya pikir akan tetap ada. Namun sebelum benar-benar sampai ke sana, kita bakal ambil tindakan,” kata Rudiantara di Kemenkominfo, Rabu (11/4) kemarin.