Pemkot Surabaya Buka Lowongan Kepala Dinas Cipta Karya

JawaPos.com - Tidak semua kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya diduduki pejabat definitif. Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang (DPRKP CKTR) misalnya. Sejak November yang menjabat adalah pelaksana tugas (Plt). Pemkot baru mengumumkan rekrutmen untuk mengisi jabatan tersebut.

Rekrutmen untuk pengisian kepala DPRKP CKTR yang dimulai sejak 21 Januari itu bersifat terbuka. Artinya, bukan hanya pegawai dari Pemkot Surabaya yang boleh mendaftar. Namun, pegawai dari kabupaten atau kota di Jawa Timur pun diperkenankan.

Meski, dalam pengumuman rekrutmen tersebut ditegaskan bahwa yang diutamakan adalah pegawai Pemkot Surabaya.

Jabatan kepala DPRKP CKTR saat ini diduduki pelaksana tugas. Adalah Robben Rico yang dipilih Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menduduki jabatan tersebut sejak November. Yakni, sejak Chalid Buhari dimutasi menjadi kepala dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH). Sebelumnya Chalid pernah menjadi kepala DKRTH.

Sebelum Chalid, ada Eri Cahyadi yang menjabat kepala dinas cipta karya dan tata ruang (DCKTR), nama sebelumnya dari DPRKP CKTR. Eri yang sekarang menjadi kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu pernah pula cukup lama menjadi Plt DCKTR.

Nah, rekrutmen kepala DPRKP CKTR itu telah dimulai. Pendaftaran dimulai pada 21 Januari hingga 4 Februari. Pengumuman seleksi administrasi dilaksanakan pada 5 Februari.

Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan mengungkapkan bahwa rekrutmen kepala DPRKP CKTR itu memang baru bisa dilaksanakan pada Januari ini. Sebab, pemkot harus berkonsultasi terlebih dahulu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk jabatan tersebut. ”Menunggu persetujuan BKN,” ungkap Hendro seusai rapat paripurna kemarin (27/1).

Selain meminta persetujuan dari BKN, pemkot harus berkonsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Komisi tersebut akan mengawasi seluruh tahapan dalam rekrutmen pengisian jabatan kepala dinas atau jabatan pimpinan tinggi pratama. ”Begitu dapat persetujuan, baru kita proses,” imbuh Hendro.

Syarat yang harus dimiliki pendaftar, antara lain, berpangkat minimal pembina (IV-a), sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya minimal dua tahun, serta telah mengikuti dan lulus diklat pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lalu, kualifikasi pendidikan minimal S-1 di bidang teknik sipil, perencanaan wilayah dan kota, agraria, arsitektur, geodesi, teknik lingkungan, teknik industri, teknik pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi DPRKP CKTR.

Namun, dalam seleksi-seleksi sebelumnya yang dibuat Pemkot Surabaya, hampir tak ada pendaftar untuk posisi kepala dinas hingga pendaftaran ditutup. Akhirnya Wali Kota Risma memerintah sejumlah pejabat yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftar. Misalnya, saat rekrutmen kepala dinas komunikasi dan informatika serta kepala dinas pemadam kebakaran.

Saat ini pemkot pun belum merampungkan seleksi untuk kepala dinas ketahanan pangan dan pertanian. Hendro mengungkapkan bahwa pengangkatan kepala dinas tersebut juga masih dalam proses. ”Sudah ada prosedurnya. Insya Allah sebentar lagi,” kata Hendro.