Bangun Kawasan Tunjungan, Pemkot Surabaya Harus Punya Grand Design

JawaPos.com–Rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun dan kembali menghidupkan Jalan Raya Tunjungan mendapat perhatian khusus dari pengamat tata kota dan transportasi dari Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Pemkot Surabaya wajib memiliki grand design yang fokus untuk membangun sektor tertentu.

”Pemkot terlalu ambisius membangun Jalan Raya Tunjungan. Rencana pembangunan Jalan Raya Tunjungan ini kan sudah lama, sejak zaman Bu Risma (mantan Wali Kota Surabaya Ir Tri Rismaharini yang kini menjadi menteri sosial). Sampai sekarang belum terinvestasikan dengan jelas. Baru ide untuk mengembangkan kawasan seni dan budaya. Itu harus dilihat apakah cocok berada di Jalan Raya Tunjungan,” kata pengamat tata kota dan transportasi dari Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya Putu Rudi Setiawan, Sabtu (25/9).

Kalau bicara soal rencana seni dan budaya, menurut Rudi, dia pernah mendengar rencana tersebut di THR (taman hiburan remaja) yang kini dikosongkan. Dari catatan Rudi, THR isunya akan dikonversi.

”Fungsinya dikonversi. Bukan komersial tapi kepentingan seni dan budaya. Jadi tidak jelas kemudian bagaimana progresnya. Lalu kemudian Balai Pemuda dibangun alun-alun. Satu sisi sudah selesai, sisi seberang belum dibebaskan. Itu untuk menampung aktivitas pegait budaya di situ. Nah kalau yang saya bisa pilah, di THR berupa bangunan. Di alun-alun Balai Pemuda berupa area. Di Tunjungan dikembangkan sebagai koridor atau kawasan?” tanya Rudi.

Rudi mengingatkan Pemkot Surabaya untuk tetap fokus. Pemkot tidak terpecah fokus membangun industri jenis apa di jalan raya legendaris itu. Terlebih, Jalan Raya Tunjungan terhitung luas, lebar, dan panjang.

”Nah ini yang kita kalau fokus ke Tunjungan, lokasi itu banyak. Harus fokus ke satu tempat tapi serius. Tunjungan ini berat. Kalau di THR dimiliki pemkot. Yang di Balai Pemuda aset daerah. Kalau di Tunjungan ini aset lembaga lain. Nggak serta merta milik pemkot,” jelas Rudi.

Rudy menilai banyak properti lain yang tidak dimiliki pemkot. Kegiatan komersial di Jalan Raya Tunjungan dinilai membeludak.

Rudy mencontohkan dengan dibukanya kafe-kafe tematik yang menarik minat warga Surabaya untuk datang ke Tunjungan. ”Kegiatan sendiri itu adalah yang dibuat pemilik lahan. Itu kan sebenarnya sah dilakukan. Itu sudah sesuai rencana pembangunan dan tata ruang. Kalau memberi tema tertentu, khawatir akan mengubah tata ruang. Termasuk sistem transportasi, sarana prasarana. Terlalu ambisius untuk mengembangkan kawasan seni dan budaya di Tunjungan,” beber Rudi.

Kecuali, lanjut Rudi, Pemkot Surabaya memilih spot tertentu untuk mengembangkan industri atau kegiatan tertentu. Dengan begitu, pembangunan Jalan Raya Tunjungan kemungkinan bisa dilakuakn meski membutuhkan effort besar.

”Kalau berupa performing art indoor, tempatnya barangkali di THR. Kalua outdoor, bisa di alun-alun. Jalan Raya Tunjungan itu bila disiapkan rencana pembangunan seni budaya secara temporal, saya rasa bisa. Atau kalau tiap weekend. Atau malam saja kalau memaksa tiap hari. Bukan 24 jam untuk seni budaya,” tutur Rudi.

Rudy menyoroti upaya Pemkot Surabaya untuk mengembalikan kejayaan Jalan Tunjungan seperti tembang yang dipopulerkan Mus Mulyadi. Menurut Rudy, hal itu tidak perlu dilakukan.

”Kalau memang alasannya mengembalikan Tunjungan, waktu lagu itu diciptakan Mus Mulyadi, konteksnya kan berbeda. Dulu mungkin aktivitasnya lebih banyak seni budaya daripada komersial. Kalau mau diubah lagi, harus direformasi. Kalau mau menutup jalan untuk seni, butuh effort,” terang Rudi.