alexametrics

Efisiensi, Empat Dinas di Pemkot Surabaya Bakal Dilebur

22 Mei 2021, 20:50:01 WIB

JawaPos.com – Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) akan berkurang. Pemkot sudah mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan struktur OPD. Ada empat dinas yang bakal dilebur menjadi satu instansi. Satu di antara empat dinas tersebut adalah dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH). OPD itu akan dilebur menjadi dinas lingkungan hidup (DLH). Kedua, dinas pengelolaan bangunan dan tanah (DPBT) juga bakal dilebur ke dalam dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman cipta karya dan tata ruang (DPRKP CKTR). Dinas perindustrian dan perdagangan dipecah.

Perdagangan dilebur menjadi satu dengan dinas koperasi dan usaha mikro. Perindustrian dilebur ke dalam dinas tenaga kerja. Satu lagi, dinas kebudayaan dan pariwisata yang dilebur ke dalam dinas kepemudaan dan olahraga.

Raperda yang merupakan inisiatif pemkot tersebut sudah disampaikan Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya Armudji dalam paripurna Senin (17/5). Dalam sambutannya, mantan ketua DPRD Kota Surabaya itu menyebut perubahan tersebut sebagai amanah undang-undang karena memang ada perubahan nomenklatur di pemerintah pusat.

Pada Kamis (20/5), fraksi-fraksi sudah menyampaikan pandangan umumnya. Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Surabaya juga sudah mengadakan rapat untuk menjadwalkan rapat paripurna pembentukan pansus. ”Rencananya, Senin besok pansus dibentuk,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti kemarin (21/5).

Politikus PKS itu menjelaskan, setelah wali kota baru dilantik, pemkot langsung menggodok rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dalam tempo enam bulan. Nah, RPJMD yang merupakan representasi visi dan misi wali kota tersebut harus dilaksanakan jajaran OPD di bawahnya. ”Agar pelaksanaannya sesuai dengan amanah undang-undang, perlu ada perubahan SOTK (susunan organisasi dan tata kerja, Red) menyesuaikan nomenklatur di pusat,” terangnya.

Reni mengungkapkan, raperda perubahan struktur OPD atau SOTK itu akan dibahas lebih detail oleh pansus bersama pemkot. Yang jelas, ada beberapa kemungkinan terkait dengan distribusi ASN (aparatur sipil negara) setelah SOTK baru disahkan nanti. Bisa jadi, ada pejabat yang ditugaskan di kelurahan. Atau, pejabat eselon II setingkat kepala dinas yang ditugaskan untuk mengisi posisi kosong di beberapa OPD. Sebab, hingga saat ini ada pejabat yang rangkap jabatan. Salah satunya, kepala BPB dan linmas serta bakesbangpol yang dijabat orang yang sama, yakni Irvan Widyanto. Sekretaris Bappeko Febriana Kusumawati juga menjabat Plt kepala bappeko.

”Jadi, memang nanti ada beberapa pejabat eselon yang harus ditempatkan sesuai dengan pangkat ASN-nya karena tidak mungkin turun eselon. Makanya, opsi paling memungkinkan adalah menempatkan pejabat eselon II yang OPD-nya dilebur ke posisi kepala OPD yang kosong,” ujar Reni.

Namun, semua itu adalah wewenang pemkot. Khususnya wali kota dan Wawali beserta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). ”Kami (legislatif) hanya bertugas menyelesaikan raperda itu agar sesuai dengan aturan di atasnya. Khususnya penyesuaian OPD sesuai dengan nomenklatur di pusat,” jelasnya.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : adi/aph/c14/ady

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads