3 Juta Warga Jatim Terdampak Pandemi, Sektor Jasa Paling Terpengaruh

JawaPos.com – Tidak salah jika Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan atensi khusus terhadap upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebab, jumlah warga Jatim yang terdampak situasi tersebut cukup tinggi.

Cukup banyak sektor usaha yang lumpuh. Tak hanya itu, diperkirakan 3 juta warga kehilangan pekerjaan/mata pencaharian lantaran pandemi. Berbagai upaya kini digulirkan. Pelatihan hingga bantuan digelontorkan untuk mengurangi dampaknya.

Berdasar data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim pada triwulan pertama 2021, tercatat sekitar 3 juta warga mengalami berbagai permasalahan seputar lapangan pekerjaan. Paling banyak adalah pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja lantaran aktivitas usaha mengendur. Berikutnya, mereka diberhentikan dari tempat kerja (selengkapnya lihat grafis).

Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Sunarya menjabarkan, problem pelik seputar lapangan kerja terjadi secara nasional. Pandemi menggebuk semua sektor dan berdampak pada angka pengangguran bagi pekerja. ’’Laporan yang masuk ke Disnakertrans Jatim dari beberapa daerah mencatatkan ada 51 ribu pekerja yang di- PHK dan dirumahkan,’’ katanya kemarin.

Sektor formal seperti jasa dan pariwisata paling terpukul. Sektor itu tidak bisa beroperasi selama pandemi. Sebagaimana bidang perhotelan yang tak mendapatkan tamu. Kondisi itu memaksa mereka menutup sebagian operasional. Termasuk mengurangi karyawannya.

Sejauh ini, sejumlah solusi sudah diberikan. Pemerintah pusat telah memberikan kartu peserta dan subsidi upah bagi pekerja yang terdampak pandemi. Sementara itu, Disnakertrans Jatim sudah memberikan program berbagai pelatihan bagi pekerja terdampak. Di antaranya, di balai latihan kerja (BLK) yang tersebar di 16 UPT di Jatim.

Selain itu, selama ini Disnakertrans Jatim telah menyurati perusahaan untuk tetap bertahan dan beroperasi selama pandemi. Juga mempertahankan para karyawan agar tetap bekerja dan tak di-PHK.

Terkait dengan kebijakan sejumlah perusahaan merumahkan karyawan, disnaker juga mengimbau perusahaan tetap mempekerjakan kembali mereka setelah pandemi berangsur membaik. Agar tidak terjadi penumpukan pengangguran baru di Jatim. ’’Yang akan berdampak pada sektor ekonomi masyarakat,’’ katanya.

Di sisi lain, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim Dwi Cahyono membenarkan situasi terkini yang terjadi di sektor jasa. Khususnya di perhotelan dan restoran. Akibat pandemi yang diiringi dengan penerapan kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi, okupansinya sangat rendah. Yang membuat pemasukan dan pengeluaran tak seimbang. ’’Tapi, kami pastikan tak mengambil opsi PHK karyawan,’’ terangnya.

Pengusaha memilih opsi merumahkan para karyawan. Skema itu juga atas permintaan karyawan. Jika situasi normal, mereka akan dipekerjakan lagi. Opsi itu dipilih karena pengusaha yakin karyawan mereka lebih punya skill dan pengalaman dalam melayani pelanggan. Dibandingkan pekerja baru yang harus membutuhkan banyak penyesuaian.

Rasio Tracing Mulai Melebihi Standar

Kemampuan tracing (penelusuran) untuk mendeteksi persebaran virus korona oleh Pemprov Jatim terus dimaksimalkan. Data terakhir, rasionya sudah mencapai 1:15.

Artinya, untuk setiap satu kasus pasien positif Covid-19, sedikitnya ada 15 orang yang pernah kontak erat yang dites. Rasio itu sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Bahkan, kini Jatim mulai menaikkan rasionya. Menjadi 1:16. Dengan begitu, pengungkapan kasus di bawah permukaan bisa lebih cepat. ’’Saat ini testing harian mencapai 11.900 orang per hari,’’ kata Juru Bicara Satgas Covid-19 dr Makhyan Jibril.

Dia menyatakan, tracing sangat penting. Sebab, tracing merupakan upaya antisipasi persebaran Covid-19. Dulu hanya dilakukan pada beberapa orang yang kontak erat. ’’Sekarang jumlah orang yang di-tracing mencapai 15 hingga 16 orang,’’ katanya.

Sementara itu, terkait dengan kondisi terakhir pandemi di seluruh wilayah di Jatim, yang jadi atensi satgas Covid-19 adalah Blitar. Namun, saat ini mulai ada tren yang cukup positif. Layanan kesehatan di daerah tersebut ditambah. Angka pertambahan kasus berhasil ditekan, begitu juga dengan angka kematian. ’’Hasil asesmen Kemenkes, Blitar sudah masuk level 2,’’ katanya.

Satgas Covid-19 juga memantau pertambahan kasus di setiap daerah yang berpotensi naik. Pemantauan itu dilakukan untuk antisipasi. Daerah dengan pertambahan kasus merangkak naik akan diambil langkah cepat. ’’Kami tidak ingin pertambahan kasus itu tidak bisa dikendalikan,’’ tegasnya. 

DAMPAK PANDEMI DI SEKTOR KETENAGAKERJAAN

- Penganggur karena pandemi : 260 ribu orang

- Bukan angkatan kerja (BAK) terdampak pandemi : 105 ribu orang

- Sementara tidak bekerja akibat Covid-19 : 235 ribu orang

- Mengalami pengurangan jam kerja : 2,4 juta orang

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2021