Surabaya Masuk Klub Kota Rp 10 Triliun

JawaPos.com - Dewan membahas Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2019 secara maraton. Perubahan dipercepat karena anggaran musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tidak bisa dicairkan. Anggaran harus dialihkan ke kelurahan sesuai aturan terbaru.

Badan Anggaran DPRD Surabaya bersama tim anggaran pemkot mulai membahas perincian angka perubahan itu. Anggaran belanja yang semula mencapai Rp 9,5 triliun berubah menjadi Rp 9,9 triliun. Sebagian besar tambahannya berasal dari musrenbang kelurahan. ”Tapi, angkanya nanggung. Kenapa tidak sekalian Rp 10 triliun saja,” kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto.

Herlina menambahkan, hanya dibutuhkan Rp 79 miliar untuk mencapai Rp 10 triliun. Angka itu, lanjut dia, relatif sedikit. Pemkot bisa mencarikan tambahan angka tersebut melalui sektor pajak.

Namun, dia mewanti-wanti pemkot agar tak lagi mengeruk pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). Menurut dia, sudah banyak warga yang mengeluh tak mampu membayar PBB. ”Sektor restoran dan hotel kan masih bisa. Ini masih ada waktu lima bulan,” kata dia.

Herlina mendapati banyak reklame tanpa izin yang ditertibkan pemkot. Begitu pula minimarket dan persil bangunan. Semuanya ditempeli stiker belum membayar PBB.

Menurut dia, pengetatan tersebut bakal berimbas pada naiknya pendapatan. Wajib pajak yang objek pajaknya ditempeli stiker biasanya segera membayar. Namun, Herlina melihat pemkot masih ragu menaikkan target pendapatan. ”Takut tidak tercapai. Atau persentase capaiannya tidak fantastis. Saya kira jangan begitu lah,” ujar politikus Demokrat tersebut.

Namun, permintaan itu belum disepakati pemkot. Masih ada agenda rapat kelanjutan pekan depan. Herlina berharap pemkot bisa mengabulkan permintaan badan anggaran.

Photo

Jika pemkot berhasil menaikkan anggaran belanja menjadi Rp 10 miliar, Surabaya bakal menjadi kota pertama dengan APBD dua digit. Di bawah Surabaya, masih terdapat Kota Bandung, Bekasi, Medan, dan Semarang.

Surabaya hanya kalah oleh DKI Jakarta yang APBD-nya sudah Rp 89 triliun. Namun, DKI Jakarta tidak bisa dibandingkan dengan Surabaya. Sebab, statusnya adalah provinsi. ”Kalau bisa tembus Rp 10 triliun, Surabaya bisa mencetak sejarah tahun ini. Tak perlu tunggu tahun depan,” ujarnya.

Ketua DPRD Surabaya Armuji sepakat dengan usulan tersebut. Jika APBD bisa tembus Rp 10 triliun, itu akan menjadi prestasi anggota DPRD periode 2014–2019 yang masa baktinya berakhir pada 24 Agustus sekaligus peninggalan Armuji yang sudah empat periode di DPRD Surabaya. Agustus nanti dia pindah kantor ke DPRD Jatim. ”Saya yakin bisa Rp 10 triliun,” kata politikus PDIP tersebut.