Raperda Dana Cadangan Pilgub Jatim Disepakati, Rp 600 Miliar Siap Digelontorkan

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi bersama DPRD Provinsi Jawa Timur menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Melalui Raperda tersebut, dana cadangan sebesar Rp 600 miliar disiapkan secara bertahap selama tiga tahun anggaran, mulai dari 2027 hingga 2029.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, pembentukan dana cadangan merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan pembiayaan Pilgub Jatim periode berikutnya setelah masa jabatan 2025–2030 berakhir.

Baca Juga: Menhut Raja Juli Kunjungi Korban Jatuhnya Helikopter Mi-17V5, Perawatan Intensif Dilakukan

"Pembentukan dana cadangan menjadi instrumen penting agar kebutuhan pendanaan dapat dipersiapkan sejak dini dan tidak membebani APBD dalam satu tahun sekaligus," ujar Khofifah, Jumat (5/11).

Khofifah menegaskan, penyusunan skema pencadangan anggaran ini dirancang dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan fiskal daerah.

Penyiapan dana kontijensi Pilgub dipastikan tidak menekan belanja wajib maupun memotong alokasi belanja untuk pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur.

"Harapannya, kondisi fiskal daerah tetap terjaga dan pelayanan publik dapat terus berjalan optimal," terangnya.

Besaran alokasi tahunan juga dapat disesuaikan fleksibel mengikuti dinamika kemampuan keuangan daerah yang mekanismenya diatur kembali melalui perubahan Peraturan Daerah sesuai prosedur hukum.

Selain memastikan kesiapan finansial, Khofifah menggaransi tata kelola dana cadangan Pilgub akan dilaksanakan secara tertib, transparan, serta akuntabel.

Seluruh pengalokasian dan penggunaan dana cadangan tersebut nantinya berada di bawah pengawasan langsung DPRD Jatim, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).