DPRD Kota Surabaya Dorong Evaluasi Eri Cahyadi–Armuji di Aspek Hukum dan Partisipasi Publik

JawaPos.com – DPRD Surabaya mendorong evaluasi menyeluruh atas satu tahun kepemimpinan periode kedua Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji.

Evaluasi Eri Cahyadi dan Armuji dinilai penting untuk memperkuat fondasi pemerintahan, khususnya di sektor hukum dan pelibatan publik, agar berbagai potensi persoalan dapat diantisipasi sejak dini.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko atau Cak YeBe menilai, sepanjang tahun pertama terdapat sejumlah dinamika kebijakan Eri Cahyadi dan Armuji yang perlu menjadi bahan perbaikan ke depan.

Menurut dia, beberapa isu yang muncul memiliki irisan langsung dengan stabilitas hukum dan keamanan di Kota Pahlawan.

“Sebagai bagian dari DPRD yang membidangi pemerintahan dan hukum, kami mencatat ada beberapa hal yang perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan persoalan lanjutan,” ujar YeBe.

Ia mengakui, kinerja pelayanan publik Pemkot Surabaya menunjukkan capaian yang cukup positif. Meski demikian, penguatan di bidang hukum dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, terutama pada kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Pelayanan publik sudah berjalan cukup baik, tetapi aspek hukum masih perlu diperkuat agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik di kemudian hari,” katanya.

YeBe menyebut, proses perumusan kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik juga perlu dievaluasi.

Sejumlah program pemerintah kota, seperti survei DTSEN, penanganan organisasi kemasyarakatan, pembentukan satuan tugas, hingga pengelolaan aset daerah, sempat memunculkan perdebatan di ruang publik.

“Beberapa kebijakan sempat menimbulkan respons beragam di masyarakat. Ini menjadi sinyal bahwa mekanisme partisipasi publik perlu diperkuat,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti persoalan sengketa tanah, dinamika organisasi kemasyarakatan, dan tata kelola parkir yang dinilai sensitif serta berpotensi memicu instabilitas jika tidak ditangani secara tepat dan sesuai regulasi.

“Pendekatan hukum yang benar dan inklusif sangat dibutuhkan agar penyelesaiannya tidak menimbulkan gejolak baru,” jelasnya.

Dari sisi komunikasi kebijakan, YeBe juga mendorong adanya sinergi yang lebih erat antara Pemkot Surabaya dan DPRD sejak tahap perencanaan.

Ia menilai koordinasi awal penting agar kebijakan yang diambil memiliki landasan yang kuat dan minim kendala di lapangan.

“Kami berharap pembahasan bisa dilakukan sejak awal, sehingga DPRD dan pemerintah kota bisa berjalan seiring,” ucapnya.

Prinsipnya, ia optimistis Eri Cahyadi dan Armuji punya kapasitas untuk melakukan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.