Tak Ada Ampun! Eri Cahyadi Janji Bubarkan Ormas Pelaku Premanisme di Surabaya

JawaPos.com - Maraknya aksi Premanisme mendapat atensi serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, setelah kasus pengusiran paksa terhadap Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, viral di media sosial.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan tidak ada toleransi terhadap premanisme di Kota Pahlawan.

Ia juga tak segan membubarkan oganisasi kemasyarakatan (ormas) yang terbukti menjadi pelaku premanisme.

"Ketika melakukan atas nama ormas, maka proses hukum harus berjalan, dan kita akan merekomendasikan untuk dibubarkan ormas itu ketika melakukan premanisme di Kota Surabaya,” tutur Eri, Rabu (31/12).

Ia memastikan tidak tinggal diam terkait kasus pengusiran paksa yang dialami Nenek Elina. Sejumlah langkah dilakukan Pemkot Surabaya akan kasus serupa tidak terulang, salah satunya membentuk satgas Anti-Premanisme.

"Kita tidak ingin ada premanisme dan kegiatan apapun yang meresahkan masyarakat. Kita mengumpulkan arek-arek Suroboyo, kita akan lakukan sosialisasi terkait (Satgas) Anti-Premanisme yang ada di Surabaya," imbuhnya.

Terkait kasus Nenek Elina, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa perseteruan ini berawal dari sengketa tanah dan bangunan yang belum diputus pengadilan, sehingga tindakan pembongkaran paksa dinilai melanggar hukum.

"Ketika terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diputuskan oleh pengadilan. (Kalau) ada yang melakukan ini (premanisme), hukumnya haram di Surabaya,” seru orang nomor satu di Kota Pahlawan tersebut.

Eri Cahyadi mengimbau warga berani melapor jika menemui kekerasan atau pemaksaan (premanism). Pemkot juga terus mendorong percepatan proses hukum kasus Nenek Elina demi menjaga kondusivitas kota.

"Sehingga kita bisa tindaklanjuti dan kita hilangkan yang namanya premanisme di Kota Surabaya. Ini menjadi atensi betul di Polda Jatim (setelah Nenek Elina melaporkan kasusnya pada 29 Oktober 2025 lalu," ucap Eri.

Polda Jawa Timur juga telah menetapkan dua tersangka dalam kasus pengusiran paksa Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun di Surabaya. Mereka adalah Samuel Ardi Kristanto (SAK), 44 tahun dan M Yasin (MY).

"Saya berharap Polda Jatim segera menetapkan keputusannya, sanksinya apa, sehingga warga Surabaya bisa merasakan ada perlindungan hukum terkait proses hukum yang sudah dilaporkan," tukas Eri.