Walhi Sebut Panas Ekstrem di Surabaya Bukan Ulah Alam, Tapi Imbas Alih Fungsi Lahan Ugal-Ugalan

JawaPos.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur menilai cuaca panas ekstrem di Surabaya yang belakangan dikeluhkan masyarakat, bukan semata fenomena alam. Melainkan akibat kegagalan tata ruang. 

Ketua Walhi Jatim Wahyu Eka Setyawan menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya gagal melakukan tata ruang, sehingga membuat adaptasi iklim melemah dan emisi karbon di perkotaan justru bertambah. 

"Kota ini telah kehilangan fungsi ekologisnya karena dikonstruksi sebagai ruang ekonomi tanpa batas. Surabaya perlu segera memperkuat adaptasi iklim berbasis tata ruang ekologis," ujar Eka kepada JawaPos.com, Jumat (24/10).

Di antaranya dengan melakukan moratorium izin alih fungsi lahan hijau. Pemkot Surabaya juga harus berani menekan emisi dari sektor transportasi serta industri melalui transisi energi bersih yang adil.

Merujuk pada penelitian Syafitri, Pamungkas, dan Santoso (2021) dari ITS, Kota Surabaya berpotensi tinggi terhadap peningkatan suhu permukaan. Terutama pada kawasan Surabaya Timur (pesisir).

Konfigurasi tata ruang kota menunjukkan wilayah dengan kepadatan bangunan tinggi dan minim vegetasi (ruang hijau) memiliki perbedaan suhu permukaan mencapai 1,59° Celsius dibandingkan kawasan pinggiran. 

Fenomena ini disebut Urban Heat Island (UHI), yakni suhu udara di perkotaan lebih panas dibanding pedesaan. Artinya, adaptasi iklim di Surabaya belum mempertimbangkan konfigurasi tata ruang kota secara spasial.

"Padahal mengubah bentuk kota yang telah terbangun akan jauh lebih sulit dan mahal. Kami dari Walhi menegaskan bahwa krisis iklim bukan ancaman masa depan, karena ia sudah terjadi dan Surabaya adalah buktinya," jelas Eka. 

Hasil observasi dan pemantauan Walhi Jawa Timur melalui citra satelit dan survei lapangan selama dua dekade terakhir (2002 - 2023) juga menunjukkan tren yang serupa.
 
Terdapat alih fungsi ruang terbuka hijau, berupa pembangunan masif kawasan permukiman dan perumahan baru.

Ruang-ruang yang seharusnya menjadi area resapan air kini justru menjadi kawasan ekonomi padat ruang.

"Ini banyak terjadi di Surabaya Barat dan area Timur kota. Berkurangnya area resapan berdampak langsung pada meningkatnya suhu permukaan di wilayah yang mengalami alih fungsi dan padat bangunan," terangnya. 

Meski Pemkot Surabaya mengklaim telah menanganinya dengan menanam pohon dan memperbanyak taman kota, tetapi alih fungsi masih masif terjadi, dan ini mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu ekstrem.

"Jika kota ini ingin tetap layak huni, maka kebijakan pembangunan harus berpihak pada daya dukung lingkungan, bukan pada laju betonisasi yang mempercepat pemanasan dan mempersempit ruang hidup," pungkas Eka.