Mendagri Tito Larang Pejabat Pamer Kemewahan, Wali Kota Eri Cahyadi: Pejabat Surabaya Tidak Pernah Flexing

JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menanggapi arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang meminta pejabat publik untuk tidak melakukan flexing alias memamerkan harta atau gaya hidup mewah.

Arahan ini disampaikan Mendagri sebagai respons atas gangguan keamanan yang terjadi di masyarakat, di mana gelombang aksi demonstrasi semakin meluas ke beberapa di daerah di Indonesia.

"Dari dulu ada kah? Nggak ada pejabat publik di Surabaya yang flexing. Ya dari dulu modelnya begini," tutur Eri di Kompleks Balai Kota Surabaya, Kamis (4/9) sambil menunjukkan gaya busananya yang sederhana.

Begitu pula dengan kegiatan pribadi. Orang nomor satu di Kota Surabaya itu memastikan tidak ada anak buahnya yang menggelar acara berlebihan. Baik dalam ruang lingkup Pemkot Surabaya maupun pribadi.

"Yang kedua, mulai saya menjabat Wali Kota sampai hari ini, saya tidak pernah menganggarkan untuk perjalanan (dinas) ke luar negeri," imbuhnya.

Menurut Eri, masih ada permasalahan di masyarakat yang harus segera dituntaskan, daripada menganggarkan perjalanan ke luar negeri. Ia mencontohkan kasus gizi buruk atau stunting dan kemiskinan.

"Tetapi ada undangan ya silakan, seperti kemarin, kita mewakili Indonesia di Bloomberg (Surabaya masuk 50 besar ajang Internasional Bloomberg Philanthropies Mayors Challenge, New York), ya silakan, karena itu dibayari oleh penyelenggara," terang Eri.

Dalam ajang tersebut, Pemkot Surabaya memberangkatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dedik Irianto dan Kepala Bappedalitbang Surabaya, Irvan Wahyudrajad. Semua biaya perjalanan dinas dibiayai oleh penyelenggara.

"Ya seperti, jadi nggak pakai APBD. Ini bukti keberhasilan kita menjadi yang terbaik, mewakili Indonesia di ajang dunia. Jadi nanti insya Allah kalau lolos 25 kita akan dikumpulkan lagi untuk di New York," seru Eri.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh pejabat negara dan keluarganya untuk tidak memamerkan gaya hidup mewah di tengah maraknya aksi unjuk rasa.

“Situasi saat ini sangat sensitif. Jadi baik HUT daerah maupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, sebaiknya digelar sederhana. Misalnya dengan tumpengan atau memberi santunan yatim piatu. Itu jauh lebih bermanfaat,” ujar Tito di Jakarta Pusat, Selasa (2/9).

Menurut dia, resepsi mewah lalu dipamerkan di media sosial berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Ia juga meminta pejabat untuk memperhatikan cara berpakaian agar tidak menimbulkan kesan hedon.

“Ini bukan hanya soal acara dinas, tapi juga pribadi. Kalau ada pernikahan atau ulang tahun, merayakan dengan sederhana saja,” tukas Tito.

Terakhir, ia meminta kepala daerah untuk menunda perjalanan ke luar negeri dan tetap berada di wilayah masing-masing.