Pemkot Surabaya Ajukan Perubahan APBD Jadi Rp 12,354 T, Fokus Bangun Jalan dan Fasilitas Umum

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 sebesar Rp 54 miliar, dari Rp 12,3 triliun menjadi Rp 12,354 triliun.

Hal ini disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (13/8). Dalam sidang tersebut, diserahkan dokumen nota keuangan atas Rancangan P-APBD.

Wali Kota Eri mengatakan bahwa bahwa P-APBD 2025 diperlukan karena adanya penurunan pendapatan Rp 600 miliar dari opsen pajak. Penurunan tersebut mencakup bagi hasil Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Karena seperti kita tahu, belanja opsen (Pemkot Surabaya) turunnya sekitar Rp 600 miliar. Jadi belanja opsen yang dari kita seperti pembagian PKB dan lain-lain, turunnya Rp 600 miliar,” tutur Eri setelah sidang, Rabu (13/8).

Dalam P-APBD 2025, Eri menyatakan porsi belanja fungsi infrastruktur tidak dikurangi atau tetap sekitar 47,74 persen. Sementara anggaran untuk kesehatan sekitar 20,35 persen dan fungsi pendidikan 20,91 persen.

"Kalau anggaran kesehatan tidak ada mandatory spending (pengeluaran wajib), tapi kita memberikan untuk seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang bersifat sosial itu tidak bisa kita hentikan,” sambungnya.

Menurutnya, penurunan opsen pajak sekitar Rp 600 miliar, membuat APBD 2025 hanya tersisa Rp 11 triliun lebih. Dari APBD Rp 12,3 triliun, belanja yang bisa digunakan hanya sekitar Rp 1,75 triliun. 

"Belanja kita dari Rp 12 triliun, yang bisa kita lakukan cuma Rp1 ,75 triliun, karena sebagian besar terserap untuk mandatory spending maupun fungsi kesehatan dan pendidikan," imbuhnya.

Bahkan, beban belanja pegawai Pemkot Surabaya dalam APBD 2025 meningkat, akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mulanya Rp 3 triliun menjadi Rp 3,4 triliun.

Kendati demikian, Wali Kota Eri memastikan bahwa Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya tidak akan mengurangi program pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga pada tahun anggaran 2025.

“Tidak ada langkah surut bagi kita untuk tidak menjalankan APBD, bagaimana kesejahteraan warga itu terwujud dengan infrastruktur agar pergerakan ekonominya meningkat,” tukas Eri Cahyadi.