Kebocoran PAD Parkir Surabaya, DPRD Sebut Pajak Parkir Mal Rawan Manipulasi

JawaPos.com–Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir, menjadi persoalan klasik yang perlu segera diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Khususnya Dinas Perhubungan (Dishub).

Sebab apabila dibiarkan, akan berimbas pada target realisasi retribusi parkir. Pada 2024, realisasi target PAD dari sektor parkir Kota Surabaya jauh dari harapan. Hanya Rp 42 miliar dari target Rp 101 miliar.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni. Dia menduga kebocoran retribusi parkir di Surabaya terjadi karena pajak parkir di pusat perbelanjaan dan mal belum diterapkan secara maksimal. Politikus dari Partai Golkar itu mengaku sering mendapat informasi bahwa laporan pendapatan parkir yang dibuat pengelola pusat perbelanjaan, kerap kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. 

"Misalnya, dalam satu hari parkiran penuh, tetapi laporan yang masuk ke pemerintah tidak mencerminkan itu. Maka, pengawasan dan sistem pencatatan pajak parkir harus diperketat," tutur Arif Fathoni di gedung DPRD Surabaya.

Parkir di mal dan gedung perkantoran yang dikelola pihak swasta dikenakan pajak 10 persen dari pendapatan parkir wajib disetorkan kepada Pemkot Surabaya.

Fathoni mengusulkan solusi untuk mengurangi kebocoran retribusi parkir. Yakni dengan sistem digital terintegrasi. Data transaksi parkir dapat diakses Badan Pendapatan Daerah secara real time.

"Sehingga, manipulasi laporan bisa diminimalisir. Kalau (sistem online) tidak segera diterapkan, kita akan terus mengalami kebocoran yang merugikan pendapatan daerah," seru Fathoni.

Di sisi lain, manajemen parkir di Surabaya secara keseluruhan juga disoroti Fathoni. Dia menilai sistem pembayaran parkir nontunai di Kota Pahlawan perlu diperbaiki karena selama ini belum berjalan optimal.

"Kita ingin ada sistem yang lebih modern dan terintegrasi, baik untuk parkir tepi jalan maupun parkir di pusat perbelanjaan. Kalau sistemnya masih manual dan tidak transparan, sulit bagi kita untuk mendongkrak PAD," ungkap Arif Fathoni.