Ketua DPRD Sebut RAPBD Surabaya 2024 Disahkan saat Hari Pahlawan

JawaPos.com–Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menargetkan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBD) Surabaya 2024 dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November.

”Seperti tahun sebelumnya, nanti saat pengesahan RAPBD, kami akan memakai kostum pejuang, sebagaimana tradisi untuk mengkhidmati Hari Pahlawan,” ujar Adi Sutarwijono seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Rabu (18/10).

Menurut dia, DPRD dan Pemkot Surabaya mulai membahas RAPBD Surabaya 2024 setelah penyerahan nota keuangan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada pimpinan DPRD Surabaya, dalam rapat paripurna pada Selasa (17/10). Adi mengatakan, alasan penetapan APBD tanggal 10 November, supaya ada jeda waktu untuk menata alokasi anggaran yang kemudian dieksekusi pada Januari 2024.

”Nilai APBD 2024 direncanakan Rp 10,8 triliun. Sesuai KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang sudah disepakati bersama,” ujar Adi Sutarwijono.

Adi memastikan pos-pos alokasi belanja di APBD 2024 tidak berubah, seperti anggaran pendidikan sebesar 21 persen dan anggaran kesehatan sebesar 21 persen.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan, RAPBD 2024 diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan. Selain itu, juga prioritas terhadap pengentasan pengangguran serta pengurangan angka kematian ibu dan anak serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Wali Kota Eri menyatakan, proyeksikan kekuatan APBD Surabaya 2024 sebesar Rp 10,8 triliun. Perhitungan proyeksi R-APBD 2024 itu dengan mempertimbangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2023 sekitar Rp 225 miliar.

”Silpa Rp 225 miliar, mengalami penurunan 70 persen dari yang sebelumnya Rp 800 miliar. Berarti kinerja pemkot dan DPRD alhamdulillah berhasil. Karena Silpa semakin kecil maka semakin banyak (anggaran) yang terserap untuk masyarakat,” tutur Adi Sutarwijono.

Pada sisi lain, Wali Kota Eri mengaku bersyukur angka kemiskinan Surabaya turun dari awalnya 5,7 persen menjadi 4,3 persen. Data kemiskinan tersebut sebagaimana hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

”Untuk hari ini tahun 2023 (data) belum keluar lagi, semoga (kemiskinan) semakin turun,” papar Eri.