Surabaya Contoh Best Practice Pemberdayaan PPKS Kementerian Sosial

JawaPos.com–Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Salahuddin Yahya menyatakan, seluruh kepala sentra dan balai diminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk belajar praktik terhadap tata kelola UPT yang menangani PPKS. Di antara PPKS itu yakni, ODGJ, anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan klaster-klaster lain.

”Dipandang bahwa proses interaksi itu memungkinkan ada aspek edukasi yang bisa diadopsi oleh kepala sentra untuk melakukan pemberdayaan,” kata Salahuddin Yahya.

Dengan demikian, Yahya menyebut, penanganan PPKS tidak melulu hanya melakukan upaya keberfungsian sosial atau rehabilitasi. Tetapi bagaimana penanganan yang dilakukan berjalan paralel dengan mengembalikan keberfungsian sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi.

”Makanya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan, baik dalam bentuk perkebunan, peternakan, usaha cuci motor, dan lain-lain,” ujar Yahya.

Yahya pun tak menampik bahwa tata kelola pemberdayaan PPKS yang dilakukan Surabaya dinilai relatif patut untuk dicontoh. Bahkan, pemberdayaan PPKS yang dilakukan UPT Pemkot Surabaya itu jumlahnya lebih besar dari yang ada di masing-masing sentra Kemensos.

”Karena kami rata-rata PPKS hanya 100 dan 200 paling banyak, ini kok (Surabaya) bisa sampai mengelola 300 dan bahkan sampai 1.000. Kalau yang besar bisa diberdayakan, pasti yang relatif kecil itu bisa juga dilakukan,” tutur Salahuddin Yahya.

Karena itu, Yahya menyebut, Mensos Risma menginginkan setiap sentra dan balai Kemensos di Indonesia harus ada wujud manfaatnya kepada masyarakat. Jangan sampai keberadaan sentra atau balai sekadar menjadi tempat penampungan, tetapi harus ada pemulihan sosial maupun ekonomi.

”Jadi kami datang ke Surabaya belajar tentang banyak hal. Ada 31 kepala sentra dan 6 kepala balai besar (Kemensos) di Indonesia,” ucap Salahuddin Yahya.