Anak Diterima SMKN di Surabaya, Bingung Bayar Seragam Rp 2,25 Juta

JawaPos.com- Suasana hati Mariyani tengah kalut. Dia bahagia karena anaknya, Ali, diterima di salah satu SMK negeri di Surabaya. Di sisi lain, warga Tembok Dukuh itu tak mampu mencukupi biaya sekolah anaknya.

Mariyani menyampaikan unek-uneknya itu saat bertemu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Imam Syafi’i, Selasa (12/7). Setelah mendengar anaknya masuk di salah satu SMK negeri, Mariyani bersyukur. Ali adalah harapan keluarga karena kakaknya sudah putus sekolah, tak melanjutkan ke jenjang SMA. ”Ali berhasil masuk SMK negeri,” jelasnya.

Namun, Mariyani ditempa cobaan. Dia diminta melunasi biaya seragam dan perlengkapan sekolah. Nominalnya Rp 2.250.000. Bagi Mariyani, jumlah itu terbilang besar. Sebab, gajinya sebagai babysitter hanya Rp 750 ribu per bulan. Suaminya tak bisa lagi bekerja karena sakit. ”Saya baru sanggup bayar Rp 700 ribu,” ucapnya.

Suharti, warga Tembok Dukuh lain, juga kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan anaknya. Untuk membeli seragam, dia harus menyediakan uang Rp 2,3 juta. Suharti tidak tahu dari mana harus mendapatkan uang sebesar itu. Penghasilannya hanya Rp 50 ribu per hari dari berjualan gorengan. ”Kalau memang harus dibayar, saya minta keringanan,” ujarnya.

Imam Syafi’i menjelaskan, pengelolaan pendidikan pada jenjang SMK dan SMA merupakan kewenangan pemprov. Pemkot diminta segera berkomunikasi dengan Pemprov Jatim alias tidak lepas tangan. ”Mereka ini MBR, harus dibantu,” ucap anggota Komisi A DPRD Surabaya itu.

Politikus Nasdem itu meminta tunggakan biaya sekolah hingga jutaan rupiah tersebut dikaji ulang. Kalau bisa, pemkot ikut membantu meringankan beban MBR. ”Jika masih diminta bayar, saya minta diberi skema keringanan. Intinya, tidak boleh ada siswa yang putus sekolah,” paparnya.

Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono mengatakan, pemkot punya program beasiswa bagi pelajar SMA/SMK yang tidak mampu. Namun, dia meminta pemkot turun langsung ke SMA dan SMK untuk mencari siswa MBR yang kesulitan memenuhi biaya pendidikan.

Setelah didata, lanjut dia, pelajar diberi beasiswa. ”Apabila ada indikator berprestasi, baik itu nonakademik dan akademik, silakan. Pemkot yang bergerak, jangan siswa yang suruh daftar,” tuturnya.

Total anggaran beasiswa 2022 mencapai Rp 47 miliar untuk 13.415 siswa. Setiap siswa menerima biaya penunjang pendidikan per bulan Rp 200 ribu dan bantuan seragam serta sepatu.

Hanya ada dua seragam yang diberikan, yaitu seragam putih-abu dan pramuka. Jika diperinci, kebutuhan biaya pendidikan Rp 32.196.000 setahun. Artinya, sisa Rp 14.804.000 untuk anggaran seragam dibagi 13.415 siswa. Per siswa Rp 1.103.540.

Baktiono menambahkan, teknis pemberian beasiswa seharusnya tidak dibuat rumit. Pemkot diminta turun langsung melakukan pendataan hingga verifikasi di lapangan. Misalnya, menerjunkan lurah dan camat. ”Jangan dibuat susah. Kondisi MBR sudah susah. Pemkot seharusnya memberikan keringanan,” tegasnya.