JawaPos.com - Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang akan menonaktifkan NIK dan BPJS Kesehatan milik penderita Tuberkulosis (TBC) yang tidak mau berobat rutin menuai pro dan kontra di masyarakat.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Michael Leksodimulyo menilai sanksi penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) perlu dikaji lebih dalam.

"Sebaiknya ada sosialisasi dahulu, jangan tahu-tahu langsung dipedot (diblokir) KTP-nya. Hati-hati karena ini melanggar hak asasi manusia, sebaiknya kebijakan ini dipikirkan kembali atau ditunda," tutur Michael, Selasa (29/4).

Politikus PSI itu kemudian mempertanyakan apakah kebijakan penonaktifan NIK bagi penderita TBC yang menolak diobati, sudah dipikirkan secara bijaksana dan merupakan suatu keputusan yang baku.

"Bagaimana dengan PKK? bagaimana dengan KSH, bagaimana dengan RT RW, apakah mereka semua sudah tahu bahwa pasien yang tidak mau mengonsumsi obat-obatan TBC ini akan diblokir KTP-nya?" lanjutnya.

Karena itu, Michael berharap Pemkot Surabaya tidak terburu-buru menerapkan sanksi sosial bagi penderita TBC. Sebaliknya, Pemkot dapat mengkaji ulang agar kebijakan yang diterapkan tidak merugikan berbagai pihak.

"Jangan sampai nanti sudah mau minum obat TBC lagi, tetapi untuk mengaktifkan KTP-nya ini kesulitan. Padahal untuk mendapatkan akses bantuan beras, pendidikan, itu dari KTP semua," seru Michael.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan untuk mempercepat penanganan penyakit TBC, Pemkot akan menonaktifkan NIK dan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi penderita yang menolak berobat rutin.

"Karena itu membahayakan warga semuanya. (NIK dan BPJS) baru bisa aktif lagi ketika dia mau berobat. Lalu mau sanksi apa lagi? Kalau tidak mau berobat, kemudian menular ke warga lainnya kan jadi bahaya,” tutur Eri. 

Ia mengingatkan masyarakat agar belajar dari pandemi Covid-19 lima tahun yang lalu. Tanpa saling menjaga, bukan tidak mungkin penyakit Tuberkulosis akan menular cepat seperti virus Corona.

“Pada waktu Covid-19 kan ada yang pakai masker sehingga tidak menularkan orang lain. Lah sekarang (TBC), sudah sakit, tidak mau diobati, malah keliling, nah itu membahayakan warga Surabaya,” jelas Eri.