Serba Digital! WargaKu hingga KNG Permudah Layanan Publik di Surabaya

Salah satu layanan publik digital yang dimiliki Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Peningkatan kualitas dan transparansi pelayanan publik terus diupayakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya 2025. Salah satunya dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi secara masif.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad menilai dengan pemanfaatan teknologi, pelayanan publik bisa menjadi efisien dan efektif.

"Ada yang namanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan secara daring, seperti GRMS, e-SDM, e-Permit, e-Education, hingga e-Health," tuturnya, Kamis (23/1).

Baca Juga: Jade Thirwall Member Girl Group ‘Little Mix' diduga Jadi Korban Ghosting, Sebut Pernah Menjalin Hubungan dengan Harry Styles

Selain itu, Pemkot Surabaya juga memiliki aplikasi WargaKu. Melalui aplikasi ini, warga dapat menyampaikan kritik, saran, permohonan informasi, keluhan, hingga apresiasi terhadap pemerintah.

Irvan menerangkan bahwa pemkot juga memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan lingkungan. Termasuk pula penggunaan data untuk pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui Program Padat Karya.

"Digitalisasi memungkinkan percepatan pelayanan publik, sekaligus meningkatkan transparansi birokrasi di Kota Surabaya," imbuh Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya itu.

Untuk memastikan kualitas pelayanan, Irvan menegaskan bahwa Pemkot Surabaya menerapkan berbagai mekanisme pengawasan dan evaluasi, termasuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Inovasi teknologi seperti Klampid New Generation (KNG) yang baru saja diluncurkan oleh Dispendukcapil juga menjadi perhatian Pemkot Surabaya dalam hal pengurusan dokumen secara daring.

Baca Juga: Manajer Merapat! 7 Tips Kelola Karyawan dangan Beragam Kepribadian, Simak dan Terapkan Sekarang

Melalui aplikasi KNG, masyarakat Kota Surabaya bisa mengurus 31 layanan administrasi kependudukan (adminduk), sehingga tidak perlu lagi repot-repot datang ke Mal Pelayanan Publik Siola.

"Pengawasan layanan publik ini juga melibatkan Ombudsman RI sebagai lembaga independen. Ombudsman aktif menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan publik,” tuturnya.

Irvan juga menuturkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya rutin melakukan survei kepuasan masyarakat. Hal ini sebagai langkah untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang sudah diterapkan

Editor: Bintang Pradewo