JawaPos.com – Beberapa pekan terakhir, cuaca ekstrem berupa curah hujan tinggi membuat sejumlah wilayah di Kota Surabaya dilanda banjir. Termasuk wilayah-wilayah di sekitar aliran sungai perbatasan, seperti Gunung Anyar.

Pada akhir tahun lalu, warga Gunung Anyar mengeluhkan banjir yang terjadi selama dua hari berturut-turut, yakni 24–25 Desember 2024. Penyebabnya karena aliran di sungai perbatasan tersumbat eceng gondok dan sedimentasi.

Kondisi ini sempat membuat Pemkot Surabaya kesulitan. Sebab, sungai perbatasan bukan kewenangan mereka. Karena itu, Pemkot menggelar pertemuan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Kepala BBWS Brantas, Hendra Ahyadi membahas bagaimana penanganan banjir di wilayah sungai-sungai perbatasan. 

"Surabaya itu hilir yang menerima luapan air dari beberapa daerah. Hal ini sudah disampaikan BBWS ke pemerintah pusat sehingga nanti akan ada perbaikan sungai," ujar Eri di ruang wali kota, Kamis (2/1).

Ia tak menampik bahwa kondisi sungai di Kota Surabaya sedang tidak baik-baik saja. Terlebih saat turun hujan dengan intensitas tinggi bersamaan dengan daerah-daerah sekitar, seperti Jombang dan Mojokerto.

Ketika hujan turun bersamaan, banjir kiriman dari daerah lain membuat Sungai Jagir Wonokromo tidak bisa menampung. Akibatnya, air meluap ke beberapa ruas jalan. 

"Meskipun BBWS sudah mengatur dan mengalihkan sebagian jalur, ternyata Kali Jagir tetap tidak bisa menampung sampai akhirnya meluap. Bayangkan kalau semua jalur dibuka, Surabaya ini akan tenggelam," tutur Eri.

Pemkot Surabaya juga sudah membuat box culvert ukuran besar untuk menampung air yang belum bisa masuk ke sungai besar ketika hujan tiba. Meski begitu, upaya tersebut belum berhasil membuat Surabaya bebas banjir.

Menanggapi hal itu, Hendra Ahyadi menjelaskan, aliran Sungai Brantas dimulai dari Malang, Bendungan Sutami. Lalu mengalir ke Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Mojokerto Jombang, dan Surabaya sebagai hilir.

Karena itu, Hendra menyebut perlu kolaborasi berbagai pihak untuk menangani banjir. Termasuk dengan pemerintah kabupaten atau kota yang dilintasi Sungai Brantas.

"Kami sebagai UPT dibawah kementerian PU diberikan mandat mengelola. Di sini kami berdiskusi mencari solusi sehingga masalah-masalah seperti eceng gondok dan lainnya bisa teratasi," jelasnya.