Dewan Keamanan PBB Minta Aung San Suu Kyi Jelaskan Soal Rohingya

JawaPos.com - Tim Dewan Keamanan PBB bertemu dengan Pemimpin De Facto Myanmar, Aung San Suu Kyi pada Senin (30/4). Sejumlah 15 anggota PBB tersebut meminta Suu Kyi menjelaskan mengenai krisis Rohingya. Seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa (1/5), mereka juga akan melakukan kunjungan singkat ke Rakhine yang dilanda kekerasan.

Dalam foto yang dirilis oleh Kementerian Penerangan, terlihat Suu Kyi sedang rapat bersama delegasi PBB tersebut. Belum ada pernyataan resmi namun Dewan Keamanan PBB menjanjikan konferensi pers sepulang dari kunjungannya dari Rakhine.

Suu Kyi dihujani umpatan dari berbagai pihak di luar negeri karena kegagalannya melindungi Muslim Rohingya. Bahkan ia enggan mengutuk tentara Myanmar yang sudah bertindak brutal terhadap etnis Rohingya.

Kunjungan Dewan Keamanan PBB ke Myanmar terjadi setelah interaksi emosional di Bangladesh ketika pengungsi Rohingya mengatakan kepada para delegasi tentang trauma mereka. Ketika mereka meninggalkan Bangladesh, para delegasi mengatakan, mereka akan menekan Myanmar untuk memastikan kembalinya mereka yang melarikan diri bisa pulang dengan aman.

Warga sipil yang melarikan diri ke Bangladesh telah memberikan kesaksian yang konsisten tentang pembunuhan masal, pemerkosaan, dan pembakaran setelah melarikan diri dari pasukan yang membakar ratusan desa mereka.

"Ini adalah krisis kemanusiaan dan masalah hak asasi manusia," kata Dubes Kuwait untuk PBB, Mansour Al Otaibi kepada wartawan sebelum terbang ke Ibu Kota Myanmar, Naypyidaw.

Para anggota Dewan Keamanan PBB juga bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina pada Senin pagi sebelum berangkat ke Myanmar. Orang-orang Rohingya telah dianiaya selama beberapa dekade di Myanmar.

Mereka dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh. Militer Myanmar telah menahan Rakhine sejak Agustus, memblokir akses daerah tersebut dari pengamat independen, wartawan, dan banyak kelompok bantuan.

Dewan Keamanan PBB menyerukan pengembalian Rohingya yang aman dan mengakhiri diskriminasi terhadap mereka tetapi belum dapat mengakses Rakhine utara sampai sekarang.