Senin, 23 Apr 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Teknologi

Facebook Ternyata Salah Satu Medsos 'Nakal', Butuh Segera UU PDP

| editor : 

facebook bocor, facebook medsos nakal

Ilustrasi: Facebook (The Telegraph)

JawaPos.com – Facebook hingga kini belum memberikan keterangan mendalam dan melaksanakan permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hal ini terkait dengan skandal kebocoran data pengguna Faceboook yang juga menyeret nama Indonesia.

Respons Facebook yang lamban ini tampaknya membuat Menkominfo Rudiantara tampak geram. Dia bahkan sempat menyebut bahwa Facebook termasuk platform yang ‘nakal’.

Raksasa media sosial itu dinilai tidak terlalu patuh dengan pemerintah dalam menangani suatu persoalan. “Facebook ini tergolong nakal,” kata Rudiantara belum lama ini di kantor Kemenkominfo, Jakarta, belum lama ini.

"Saya sampaikan ke teman-teman media semua. Media sosial itu (Facebook) nggak kooperatif-kooperatif amat. Ada sembilan platform, media sosial maupun messenger, ada tiga yang kurang patuh, Facebook salah satunya,” sambung Rudiantara.

Rudiantara menyebut bahwa Facebook masuk dalam tiga platform yang tergolong nakal. Sementara dua lagi, yakni Google dan Youtube (satu perusahaan), serta Telegram. Data tersebut pernah diungkap Kemenkominfo pada Maret 2018 lalu (lihat foto tabel di bawah).

facebook bocor, facebook medsos nakal

Tabel performa dari berbagai layanan Over The Top (OTT) terkait pelaporan konten negatif dan seberapa besar penanganannya. (Istimewa/Kemenkominfo)

Dalam catatan Kemenkominfo, terdapat tabel performa dari berbagai layanan Over The Top (OTT) terkait pelaporan konten negatif dan seberapa besar penanganannya. Catatan tersebut terhitung sejak 2016 dan 2017.

Untuk memudahkan membaca tabel OTT Performance ini, R= Requested, F= Fulfilled, OS= Outstanding. Semakin rendah persentase angka yang ada, menandakan bahwa platform tersebut abai terhadap imbauan pemerintah alias nakal.

Daftar platform yang tercantum, mulai dari Facebook dan Instagram, Twitter, Google dan YouTube, Telegram, Line, BBM, Bigo, Live Me, dan MeTube. Sebagai informasi, penggabungan Facebook dan Instagram, serta Google dan YouTube ini karena berada dalam satu perusahaan.

Dalam kasus ini, Twitter menjadi platform yang paling patuh dibandingkan lainnya yang mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia, meski jumlah pelaporan di media sosial berlogo burung itu paling banyak di antara platform lainnya. Namun, hal ini sebanding dengan angka outstanding atau kepatuhan yang tinggi pula.

RUU PDP Mendesak

Skandal kebocoran data Facebook juga mendapat sorotan dari Komisi I DPR. Anggota Komisi I DPR Sukamta bahkan menyebut bahwa kasus Facebook telah menginjak-injak kedaulatan siber Indonesia.

“Kasus Facebook ini bukti lemahnya kedaulatan siber kita. Ini menjadi peringatan bagi upaya perlindungan data dan kedaulatan siber di Indonesia," katanya kepada JawaPos.com belum lama ini.

"Indonesia masih sangat lemah dalam perlindungan data pribadi. Pemerintah harus membuat kebijakan agar kedaulatan siber bisa ditegakkan sepenuhnya,” sambung dia.

Salah satu penyebabnya, kata Sukamta, Indonesia belum memiliki aturan baku dengan lingkup yang luas mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem dan transaksi elektronik. Selain Permenkominfo, aturan lainnya mengatur perlindungan data secara terpisah-pisah, tersebar di beberapa peraturan sektoral seperti Perbankan, Telekomunikasi, UU ITE, UU Kesehatan, dan lainnya.

Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah agar segera mengajukan draft RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) kepada DPR. Undang-Undang (UU) ini nantinya harus bisa hadir secara sistematis dan memiliki daya yang kuat mengatur berbagai pihak dalam melindungi privasi. Termasuk ancaman hukuman yang berat bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan data pribadi.

"Karena hanya dengan Permen (Peraturan Menteri), kekuatan hukum berupa sanksi pidana tidak cukup kuat, jadi harus diatur dengan UU," tegasnya.

facebook bocor, facebook medsos nakal

Menkominfo Rudiantara (Rian Alfianto/JawaPos.com)

Menanggapi hal itu, Menkominfo Rudiantara menuturkan bahwa sejak 2016 pihaknya sudah menyiapkan RUU PDP dan telah diajukan kepada Kemenkumham. Keputusan apakah RUU yang diajukan akan masuk ke Prolegnas atau tidak itu sudah menjadi kewenangan lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan Kemenkumham menjadi perwakilan pemerintah dalam mengajukan RUU.

“Nah, 2018 hanya lima yang masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dua dari pemerintah di luar RUU PDP dan sisanya yang belum selesai dibahas,” terang Rudiantara.

Lebih lanjut, Rudiantara menegaskan bahwa pemerintah juga menginginkan RUU PDP ini dipercepat. Memang, saat ini sudah ada Peraturan Menteri tahun 2016 yang membahas mengenai PDP, namun kekuatan hukum yang ada di dalam peraturan tersebut kurang kuat. “Kalau memang bisa dibuat UU, ya kita buat UU-lah,” tegas Rudiantara.

Statement Rudiantara tersebut sekaligus merespons keinginan Komisi I DPR yang siap mengambil alih draf RUU PDP dari tangan Kemenkominfo. Pasalnya, sampai saat ini RUU PDP masih mandek. Salah satu permasalahannya adalah belum ada keharmonisasian antar kementerian.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais juga mengkritik bahwa pemerintah kurang responsif mendorong RUU PDP segera masuk Prolegnas.

(ryn/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP