Arab Saudi Pancung TKI asal Madura, Fahri Hamzah: Pemerintah Kebobolan

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah kembali kebobolan soal kasus eksekusi mati terhadap warga negara Indonesia (WNI) Zaini Misran di Arab Saudi.

“Saya menyarankan agar pemerintah menurunkan advokasi apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang ini sudah kebobolan. Karena itu pemerintah tidak boleh kebobolan lagi," kata Fahri di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/3).

Menurut Fahri, pemerintah seharusnya mendeteksi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri. Sehingga apabila mempunyai suatu permasalahan hukum dapat terkontrol dan mendapat tim advokasi.

"Kecuali yang memang datangnya gelap, kemudian sudah tidak punya data diri sebagai warga Indonesia. Tapi selama dia (TKI) ada dalam sistem, maka harusnya terkontrol," ungkap Fahri.

Oleh karena itu, Fahri berpendapat seharusnya dengan adanya Undang-Undang Pekerja Migran, pemerintah bisa melindungi TKI yang ada di luar negeri. Karena sudah seharusnya pemerintah juga membuat aplikasi digital yang dapat mengakomodasi para pekerja migran.

"Sistem digital itu maksudnya gini, setiap tenaga kerja kita punya aplikasi yang bisa menyebabkan kita memantau dia ada di mana, selama ada pemancar, ada selular, ada wifi, ada data, dia bisa dikontrol dari mana. Itu sudah bisa kok, sederhana," pungkasnya.

Sementara itu, terpisah Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima informasi tentang TKI yang dipancung di Arab Saudi.

Menurut Johan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kementerian Luar Negeri RI untuk menanyakan persoalan itu ke pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Johan juga menjelaskan, Arab Saudi tidak memberikan notifikasi ke Pemerintah Indonesia perihal pelaksanaan hukuman pancung terhadap TKI asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur itu pada 18 Maret 2018.

“Seperti yang kita baca eksekusi yang dilakukan kepada WNI yang bekerja di Arab Saudi itu tidak terinfo,” katanya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/3).

Johan menambahkan, eksekusi itu semestinya tidak dilakukan. Karena itu, presiden telah memerintahkan Menlu Retno Marsudi menanyakannya ke Pemerintah Arab Saudi melalui KBRI Riyadh.

"Biasanya ada informasi yang mendahului bahwa ada eksekusi itu. Nah ini sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Tapi apa saja detailnya, teman-teman bisa menanyakan ke Ibu Menlu yang diberi tugas soal itu," kata Johan.