Obral Perizinan Modus Oknum Kepala Daerah untuk Mulus Biayai Pilkada

JawaPos.com - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) non aktif Rita Widyasari dan mantan Gubernur Sulawesi Utara Nur Alam merupakan dua kepala daerah yang menjadi tersangka kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya bagian kecil dari kepala daerah yang terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Melihat fenomena itu, Ketua Konstitusi dan Demokratsi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi menyebut, rata-rata kepala daerah yang tertangkap oleh KPK karena terkait obral perizinan untuk proyek perkebunan, tambang dan hutan.

Menurut Veri, korupsi pada sektor perizinan lingkungan bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan. Untuk itu masyarakat harus selektif memilih kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018.

"Pemilih harus sadar dengan pilihannya. Jangan sampai pilihannya dimanfaatkan oleh oknum kepala daerah terpilih untuk merusak lingkungan, karena mengobral perizinan," kata Veri saat diskusi Stop Obral Izin Untuk Kampanye Politik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/3).

Dia menyarankan pemberian edukasi kepad amasyarakat dalam cara memilih kepala daerah yang tepat. Jangan sampai sang bupati, wali kota, atau gubernur setelah terpilih lebih mengobral perizinan dengan dalih memajukan investasi atau perekonomian daerah.

Hingga kini dari sejumlah kasus OTT dan penetapan tersangka kepala daerah oleh KPK, perizinan menjadi ladang korupsi di daerah. Dia menyebut ladang korupsi itu diwariskan kepada kepala daerah selanjutnya. Seperti halnya almarhum Syaukani Hasan Rais, Bupati Kukar periode 1999-2004, yang terjerat dalam perkara korupsi pembebasan lahan Bandara Loa Kulu.

Kasus korupsi itu juga dialami oleh anaknya Rita Widyasari yang baru saja tersandung perkara korupsi terkait perizinan di Kabupaten Kukar.

Veri berharap masyarakat dapat memilih kepala daerah yang hanya memanfaatkan jabatan untuk meraup semua unsur kekayaan di daerahnya. "Artinya penting kita memilih kepala daerah yang mementingkan rakyat," pungkasnya.